TANGERANG -- DPRD Kabupaten Tangerang mendesak bupati dan wakil bupati untuk memprioritaskan penanganan kemiskinan. Pasalnya, dari tahun ke tahun, jumlah warga miskin di wilayah ini terus bertambah.
Hal tersebut disampaikan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tangerang dalam menyikapi hari pertama masa kerja bupati dan wakil bupati, Senin (24/3). Ismet Iskandar dan Rano Karno memulai tugasnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang setelah dilantik oleh Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, Sabtu (22/3) lalu.
''Angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang harus diturunkan,'' kata anggota Komisi B DPRD Kabupaten Tangerang, Jacky Harahap, kepada Republika, Senin (24/3).
Jacky menilai, kemiskinan sangat berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. ''Pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan melakukan pembenahan terhadap permasalahan kesehatan dan pangan,'' kata Jacky.
Dia mencontohkan, masih banyak masyarakat Kabupaten Tangerang yang belum mempunyai sarana mandi cuci kakus (MCK). ''Padahal, keberadaan MCK sangat penting bagi kesehatan,'' kata politisi Partai Demokrat ini. Bupati dan jajarannya, kata Jacky, harus mendata kondisi aktual masyarakat di lapangan.
Selain itu, keberadaan Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) perlu segera direvitalisasi oleh pemkab. ''Revitalisasi posyandu sebenarnya sudah tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tahun 2001.'' Dalam SK itu disebutkan, posyandu tidak lagi hanya menangani masalah kesehatan.
Posyandu dapat menangani permasalahan masyarakat lainnya, termasuk pendistribusian beras untuk warga miskin (raskin) maupun konversi minyak tanah ke gas. ''Posyandu merupakan ujung tombak dalam pelayanan terhadap masyarakat,'' kata Jacky. Kader-kader posyandu berasal dari masyarakat dan melayani masyarakat.
Dalam melakukan revitalisasi posyandu itu, kata Jacky, bupati dan wakilnya harus bekerja keras. Pasalnya, saat ini hanya ada 206 posyandu di Kabupaten Tangerang. Posyandu dibangun untuk melayani masyarakat di lingkup RW. Sedangkan, jumlah RW di Kabupaten Tangerang berjumlah 4.000.
Sebelum melakukan revitalisasi, bupati harus membangun dulu posyandu di setiap RW. Jacky tidak mengetahui besarnya anggaran untuk membangun posyandu tersebut. ''Pembangunan posyandu itu tergantung dari iktikad bupati.''
Terkait dengan masalah pangan, masyarakat Kabupaten Tangerang belum menerima jatah raskin 2008. Sedangkan, masyarakat di kota dan kabupaten lain sudah mulai menerima raskin. ''Bupati perlu mempercepat pendistribusian raskin,'' Jacky menegaskan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten, Arif Wahyudi, menambahkan, pembangunan sarana kesehatan bagi masyarakat harus ditingkatkan. Selain itu, program pelayanan kesehatan pun perlu dibenahi. Pembuatan surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis masih banyak kekurangan.
Dalam sidang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di gedung DPRD Kabupaten Tangerang, kemarin, anggota DPRD menyampaikan permasalahan terhambatnya distribusi 10.179 ton raskin untuk wilayah Kabupaten Tangerang. ''Bupati berjanji akan menindaklanjuti permasalahan tersebut,'' kata Arif.
Di Kabupaten Tangerang terdapat 254.445 rumah tangga miskin (RTM). Berdasarkan data Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkessos) Kabupaten Tangerang, jumlah RTM mengalami penambahan. Pada 2007, RTM di Kabupaten Tangerang berjumlah 159.726. Harga raskin bagi setiap RTM dipatok sebesar Rp 1.600 per kilogram.
sumber: Republika Online
edisi: 25 Maret 2008
Hal tersebut disampaikan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tangerang dalam menyikapi hari pertama masa kerja bupati dan wakil bupati, Senin (24/3). Ismet Iskandar dan Rano Karno memulai tugasnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang setelah dilantik oleh Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, Sabtu (22/3) lalu.
''Angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang harus diturunkan,'' kata anggota Komisi B DPRD Kabupaten Tangerang, Jacky Harahap, kepada Republika, Senin (24/3).
Jacky menilai, kemiskinan sangat berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. ''Pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan melakukan pembenahan terhadap permasalahan kesehatan dan pangan,'' kata Jacky.
Dia mencontohkan, masih banyak masyarakat Kabupaten Tangerang yang belum mempunyai sarana mandi cuci kakus (MCK). ''Padahal, keberadaan MCK sangat penting bagi kesehatan,'' kata politisi Partai Demokrat ini. Bupati dan jajarannya, kata Jacky, harus mendata kondisi aktual masyarakat di lapangan.
Selain itu, keberadaan Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) perlu segera direvitalisasi oleh pemkab. ''Revitalisasi posyandu sebenarnya sudah tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tahun 2001.'' Dalam SK itu disebutkan, posyandu tidak lagi hanya menangani masalah kesehatan.
Posyandu dapat menangani permasalahan masyarakat lainnya, termasuk pendistribusian beras untuk warga miskin (raskin) maupun konversi minyak tanah ke gas. ''Posyandu merupakan ujung tombak dalam pelayanan terhadap masyarakat,'' kata Jacky. Kader-kader posyandu berasal dari masyarakat dan melayani masyarakat.
Dalam melakukan revitalisasi posyandu itu, kata Jacky, bupati dan wakilnya harus bekerja keras. Pasalnya, saat ini hanya ada 206 posyandu di Kabupaten Tangerang. Posyandu dibangun untuk melayani masyarakat di lingkup RW. Sedangkan, jumlah RW di Kabupaten Tangerang berjumlah 4.000.
Sebelum melakukan revitalisasi, bupati harus membangun dulu posyandu di setiap RW. Jacky tidak mengetahui besarnya anggaran untuk membangun posyandu tersebut. ''Pembangunan posyandu itu tergantung dari iktikad bupati.''
Terkait dengan masalah pangan, masyarakat Kabupaten Tangerang belum menerima jatah raskin 2008. Sedangkan, masyarakat di kota dan kabupaten lain sudah mulai menerima raskin. ''Bupati perlu mempercepat pendistribusian raskin,'' Jacky menegaskan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten, Arif Wahyudi, menambahkan, pembangunan sarana kesehatan bagi masyarakat harus ditingkatkan. Selain itu, program pelayanan kesehatan pun perlu dibenahi. Pembuatan surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis masih banyak kekurangan.
Dalam sidang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di gedung DPRD Kabupaten Tangerang, kemarin, anggota DPRD menyampaikan permasalahan terhambatnya distribusi 10.179 ton raskin untuk wilayah Kabupaten Tangerang. ''Bupati berjanji akan menindaklanjuti permasalahan tersebut,'' kata Arif.
Di Kabupaten Tangerang terdapat 254.445 rumah tangga miskin (RTM). Berdasarkan data Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkessos) Kabupaten Tangerang, jumlah RTM mengalami penambahan. Pada 2007, RTM di Kabupaten Tangerang berjumlah 159.726. Harga raskin bagi setiap RTM dipatok sebesar Rp 1.600 per kilogram.
sumber: Republika Online
edisi: 25 Maret 2008
