TANGERANG KOTA - Awal buruk persiapan Pilkada Kota Tangerang makin lengkap. Setelah kisruh di tubuh KPUD Kota Tangerang belum selesai, pendataan pemilih juga dinilai amburadul. Padahal, anggaran untuk pembuatan database Pilkada Kota Tangerang dan validasi verifikasi data penduduk mencapai angka Rp 3,4 miliar.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Wawan Tavip Budiawan mengatakan, jika melihat kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang dari bulan Juli 2007, pendataannya dapat dibilang amburadul.
“Saya yakin masih banyak warga yang belum terdaftar, termasuk 33 anggota DPRD Kota Tangerang,” kata Wawan, Selasa (4/3).
Ke-33, anggota DPRD Kota Tangerang yang belum terdaftar, di antaranya Ketua DPRD Kota Tangerang HM Krisna Gunata, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Bonnie Mufidjar, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Tangerang Wawan Tavip Budiawan, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tangerang Eddy Ham, Kepala Badan Kehormatan Dewan (BKD) Oman Djumansyah dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Tangerang Dedy Rustandi.
Dengan anggaran Rp 3,4 miliar (2007 dikucurkan dana Rp 2,3 miliar untuk database dan di tahun 2008, Rp 1,1 miliar untuk validasi dan verifikasi data), seharusnya kinerja Disdukcapil sudah optimal. “Kita sudah memberitahukan ke komisi terkait (Komisi A-red) dan Disdukcapil akan segera dipanggil,” ungkapnya.
Pria yang suka bicara blak-blakan ini mendesak Disdukcapil segera mengirimkan copy data dari hasil validasi ke tingkat RT agar jika ada warga yang belum terdaftar masih dapat diperbaiki. “Ini bukan kegiatan main-main. Ini menyangkut hajat besar Kota Tangerang,” tukasnya.
Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Ahcmad Kosasih mengakui pendataan pemilih baru mencapai 70 persen dari sekitar 1 juta warga Kota Tangerang yang mempunyai hak pilih. “Kami terus bekerja keras, karena batas terakhir warga Kota Tangerang yang akan terdaftar sebagai pemilih akhir Maret ini,” katanya. (adr)
Sumber: Harian RADAR BANTEN
Edisi: 05 Maret 2008
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Wawan Tavip Budiawan mengatakan, jika melihat kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang dari bulan Juli 2007, pendataannya dapat dibilang amburadul.
“Saya yakin masih banyak warga yang belum terdaftar, termasuk 33 anggota DPRD Kota Tangerang,” kata Wawan, Selasa (4/3).
Ke-33, anggota DPRD Kota Tangerang yang belum terdaftar, di antaranya Ketua DPRD Kota Tangerang HM Krisna Gunata, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Bonnie Mufidjar, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Tangerang Wawan Tavip Budiawan, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tangerang Eddy Ham, Kepala Badan Kehormatan Dewan (BKD) Oman Djumansyah dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Tangerang Dedy Rustandi.
Dengan anggaran Rp 3,4 miliar (2007 dikucurkan dana Rp 2,3 miliar untuk database dan di tahun 2008, Rp 1,1 miliar untuk validasi dan verifikasi data), seharusnya kinerja Disdukcapil sudah optimal. “Kita sudah memberitahukan ke komisi terkait (Komisi A-red) dan Disdukcapil akan segera dipanggil,” ungkapnya.
Pria yang suka bicara blak-blakan ini mendesak Disdukcapil segera mengirimkan copy data dari hasil validasi ke tingkat RT agar jika ada warga yang belum terdaftar masih dapat diperbaiki. “Ini bukan kegiatan main-main. Ini menyangkut hajat besar Kota Tangerang,” tukasnya.
Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Ahcmad Kosasih mengakui pendataan pemilih baru mencapai 70 persen dari sekitar 1 juta warga Kota Tangerang yang mempunyai hak pilih. “Kami terus bekerja keras, karena batas terakhir warga Kota Tangerang yang akan terdaftar sebagai pemilih akhir Maret ini,” katanya. (adr)
Sumber: Harian RADAR BANTEN
Edisi: 05 Maret 2008
