Berita

1.020 Bakal Caleg di DPRD Banten

2008-10-21T00:02:00.000-07:00

SERANG – Sebanyak 1.020 bakal calon anggota legislatif (caleg) dari 28 partai politik (parpol) mendaftarkan diri untuk bisa berebut kursi di DPRD Banten pada Pemilu 2009, berdasarkan data di KPU Banten, Kamis (21/8).

Dari jumlah itu, terdapat 4 parpol terdapat 4 parpol yang mendaftarkan caleg ganda yang diajukan oleh kepengurusan parpol yang berbeda. Ke-4 parpol itu adalah, Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai RepublikaN, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan.

Caleg PPDI diajukan dua kepengurusan yaitu, kubu Hadi Abdul Madjid dan kubu Yoyo Gundero Suwandi. Sementara PKB, seperti diketahui, terdapat dua versi caleg yakni, versi Ketua DPW PKB Banten Thoni Fathoni Mukson (kubu Gusdur) dan versi Ketua DPW PKB Banten Rahmat Abdul Ghani.

Sementara PPP Banten ada versi Dimyati Kusumah dan versi Wakil Sekretaris E Hafadzah. Khusus PPP, meski nama caleg tidak berbeda, namun dalam penomoran urut dua versi caleg ini jelas berbeda. Versi E Hafadzah, beberapa nama seperti Ali Fauzan berada di nomor urut satu untuk caleg DPRD Banten dari daerah pemilihan (DP) Kota Cilegon, HM Sayuti nomor urut satu di DP Kota Tangerang, E Hafadzah nomor urut satu di DP Kabupaten/Kota Serang, Tati Haryati di DP Kabupaten Lebak, Yayat Supriyatna di DP Pandeglang dan Makmun Muzaki di DP Kabupaten Tangerang. Sebagai pembanding, di daftar caleg versi Dimyati, nama Makmun Muzaki berada di nomor urut 4.

Hal itu dibenarkan Makmun Muzaki. “Iya di nomor empat,” ungkapnya ketika bertemu di kantor KPU Banten. Ketua Pokja Pencalonan KPU Banten Lukman Hakim mengatakan, pihaknya akan bersikap hati-hati dalam menangani caleg yang diajukan dari kepengurusan parpol ganda. “Kami tidak akan mengambil kebijakan sendiri. Kami akan berkoordinasi dengan KPU Pusat. Jadi saat ini, kami menunggu ‘perintah’ dari KPU Pusat,” ujarnya.

Lukman menegaskan, menerima caleg dari kepengurusan parpol ganda karena pada 19 Agustus lalu adalah batas akhir pendaftaran caleg. “Kami memang berhak menerima pendaftaran caleg. Setelah itu baru diverifikasi dan akan ketahuan parpol mana yang akan diputuskan berhak mendaftarkan caleg. Yang jelas, hanya satu kepengurusan yang berhak mengajukan caleg,” ujar mantan aktivis mahasiswa ini.

Anggota KPU Banten lainnya, Didih M Sudih menegaskan bahwa KPU bersikap netral dalam menyikapi baik kepengurusan parpol ganda maupun pencalegan ganda ini. “KPU menginginkan legalitas azas legalitas dengan mengacu pada perundangan yang berlaku. Tidak masuk dalam internal parpol,” tandas Didih melalui telepon. “Saat ini verifikasi sedang berjalan,” imbuhnya. (esl/alt)

sumber: radar banten

PEMILU 2009

Kaum Muda di Pentas Politik

2008-10-20T23:55:00.000-07:00

Hari Sumpah Pemuda yang setiap tahun diperingati tanggal 28 Oktober, kali ini punya kesan istimewa. Kaum muda menjadikan tanggal 28 Oktober tahun ini sebagai momentum untuk kebangkitan kaum muda di pentas politik.

Menjelang Pemilu 2009, kiprah kaum muda dalam politik makin kentara. Bila sebelumnya ada kesan diremehkan, kini kaum muda tampil lebih pede. Bahkan tidak jarang mereka menampilkan kepemudaannya. Berdasarkan penelusuran Radar Banten, sejumlah kaum muda memang berani tampil dalam kancah perpolitikan regional dan nasional.

Sederetan nama tercantum dalam daftar calon anggota legislatif (caleg) sementara dan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Banyak di antara mereka yang berada di nomor urut jadi. Meski demikian, banyak juga kaum muda yang masih diposisikan di nomor urut sepatu (terakhir).

Yuswita, misalnya. Caleg DPRD Banten dari PPP ini masih berumur 21 tahun dan belum menikah. Yuswita mencalonkan diri dari daerah pemilihan Kabupaten Tangerang. Namun Yuswita tidak seberuntung kaum muda lain. Dia ditempatkan pada nomor urut 22.

Tidak hanya Yuswita yang ingin berkiprah dalam politik. Asep Mulyawan S, caleg dari Partai Persatuan Daerah (PPD) yang berusia 22 tahun juga menunjukkan taji. Asep menjadi caleg nomor urut dua untuk DPRD Banten dari daerah pemilihan Lebak.

Dalam pencalonan, DPD ada nama Andhika Hazrumy. Bakal calon anggota DPD ini terlahir di Bandung pada 16 Desember 1985. Anak Gubernur Ratu Atut Chosiyah ini masih berusia 23 saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD di KPU Banten.

Lebih tua dari Andhika ada nama Eva Susanti, caleg DPRD Banten dari PKS. Saat ini Eva berusia 31 tahun dan dicalonkan dari daerah pemilihan Pandeglang di nomor urut 3.

Ketertarikan mereka ke dunia politik karena mereka menganggap lembaga legislatif saat ini belum menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal. Caleg DPRD Pandeglang dari PBB Bayu Kusumah mengaku, caleg muda tampil untuk regenerasi, pendidikan politik bagi masyarakat, dan memberikan pilihan bagi pemilih. Selama ini caleg yang diusung partai hanya itu-itu saja tanpa ada perubahan yang signifikan. “Yang perlu dilakukan anggota dewan terpilih adalah bekerja optimal sesuai aturan yakni pengawasan, legislasi dan budgeting. Ini yang perlu digarisbawahi,” kata Bayu.

Kata Bayu, memberanikan mencalonkan menjadi caleg bukan semata-mata kekuasaan melainkan untuk memberikan pendidikan politik. “Bila pendidikan politik lebih baik maka berpengaruh terhadap pelaksanaan Pemilu,” paparnya.

Senada dikatakan caleg lainnya Erin. Menjadi anggota dewan merupakan sarana berbuat bagi masyarakat. “Generasi muda harus mampu mengubah sistem pemerintahan yang cenderung buruk. Sudah saatnya generasi muda diberi kesempatan untuk menjadi wakil rakyat,” katanya.

BEKALI DIRI

Caleg DPR nomor urut 2 dari Partai Golkar Tb Iman Ariadi mengatakan, kiprah pemuda di kancah politik diharapkan dapat membawa semangat Soekarno-Hatta. “Yang sudah masuk ke kancah politik harus memiliki kapabilitas tinggi. Kalau cuma ikut-ikutan dan masuk ke kancah politik hanya untuk coba-coba, maka akan menimbulkan keterpurukan di masa depan. Kita harus mencontoh semangat Soekarno-Hatta yang juga terjun ke politik masih muda dan berhasil memberikan yang terbaik untuk negeri,” ujarnya.

Iman yang juga anggota DPRD Banten ini menegaskan, pemuda harus mulai menunjukkan kapasitas intelektual dan tidak coba-coba. Iman mengajak pemuda untuk bangkit dan membuktikan bahwa mereka dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat. “Kita tunjukkan bahwa pemuda dapat membangun negara ini dengan sumbang pemikiran, usaha yang keras, dan semangat untuk memberikan yang terbaik untuk semua,” tandasnya.

Di tempat berbeda, Pembantu Dekan III Fisip Untirta Idi Dimyati mengatakan, tampilnya kaum muda dalam kancah politik tidak terlepas dari alam keterbukaan di era reformasi ini. “Kaum muda sudah berani tampil harus diapresiasi dengan baik. Namun mereka tidak cukup hanya mengandalkan kepemudaan saja. Saya kira mereka juga harus membekali diri dengan kompetensi,” ujarnya.

Diakui Idi, saat ini masih ada sebagian besar masyarakat yang belum sepenuhnya mempercayai kaum muda. “Itu terjadi karena kaum muda tidak cukup bekal untuk menjadi pemimpin,” pungkasnya. Idi menambahkan, bila kaum muda ingin tampil lebih percaya diri harus dulu introspeksi diri untuk mengasah kemampuan.

Hal senada diungkap Muhibuddin, dosen IAIN SMH Banten, Kata Muhibudin, agar kaum muda tidak berbesar hati. Menurutnya, kaum muda juga harus membekali diri dengan kemampuan intelektual. “Keberanian kaum muda tampil dalam kancah politik merupakan keberanian yang positif. Namun hendaknya keberanian itu harus didukung dengan kemampuan intelektual, kecakapan pribadi, dan kemampuan manajerial,” katanya.

Kata Muhibudin, bila kaum muda membekali diri dengan baik dapat bersaing dengan kaum tua. “Kaum muda harus siap untuk tampil dengan kemampuan sendiri,” tandasnya.

Baik Muhibudin maupun Idi Dimyati berharap bila banyak kaum muda yang terpilih menjadi wakil rakyat di dewan dapat membawa perubahan sebagaimana yang mereka gaungkan.

“Mereka harus selalu ingat dengan visi dan misi perubahan. Jangan lupa dengan janji,” ujar Muhibudin. (alt/adj/fal)

sumber: radar banten

PEMILU 2009

Pemilu 2009 Peluang Besar Kaum Muda Jadi Presiden

2008-10-19T15:42:00.000-07:00

JAKARTA, KAMIS - Barack Obama, tokoh muda yang maju jadi calon presiden (capres) Amerika Serikat (AS), terbukti telah menyemangati kaum muda di Indonesia. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) tahun 2009, diyakini akan ada kejutan.

Walau sekarang belum disebut-sebut namanya, akan ada kaum muda yang maju mencalonkan diri dan peluang untuk terpilih begitu besar. Kaum muda yang layak jadi pemimpin bangsa itu, tak sekadar muda usia (bawah lima puluh tahun), melainkan harus memenuhi beberapa persyaratan.

Prediksi yang lebih merupakan harapan itu terungkap dalam diskusi politik yang mengusung tema "PKS dan Kepemimpinan Kaum Muda" pada peluncuran majalah Biografi Politik edisi khusus Satu Abad Kebangkitan Nasional, Kamis (19/6) di Jakarta. Acara tersebut menampilkan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Mennegpora) Adhyaksa Dault, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring, tokoh muda PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko, Pemimpin Redaksi Biografi Politik Yudi Latif, dan Pengamat Politik Khudori.

Adhyaksa Dault, yang menjadi Tokoh Muda Terpopuler hasil survei Reform Institute mengatakan, jika di berbagai kota/kabupaten dan provinsi di Indonesia kaum muda dipercaya masyarakat jadi wali kota/wakil wali kota, bupati/wakil bupati, serta gubernur/wakil gubernur, maka pada Pilpres 2009, kaum muda harus berani maju. Peluang terpilihnya pun cukup besar.

"Kaum muda harus berani melakukan perubahan. Berani berbuat, menyongsong Indonesia yang lebih baik. Jangan mau dan membiarkan reformasi ekonomi, reformasi hukum, dan reformasi sosial-budaya menjadi slogan-slogan yang membusuk. Jangan mau hukum menjadi alat kejahatan yang terorganisir dan sistematis. Jangan mau birokrasi jadi penyandera, beban bagi kemajuan, " kata Adhyaksa.

Menurut Menegpora, kondisi Indonesia yang lebih baik itu ditandai antara lain dengan hadirnya lembaga-lembaga hukum tidak kehilangan kredibilitas, lembaga-lembaga negara tidak kehilangan kepercayaan. "Dinamika dan dialog tentang persoalan bangsa harus dibangun, sebagaimana dulu dilakukan Natsir, Soekarno, Hatta, Sudjatmoko. Namun, yang terpenting NKRI adalah harga mati bagi kita," tegasnya.

Tifatul Sembiring mengatakan, pemimpin masa depan yang diharapkan tidak hanya sekadar muda usia, melainkan juga harus segar pemikirannya dan mendalami betul persoalan bangsa. Saat ini masalah utama yang dihadapi bangsa kita ialah kemiskinan, kebodohan, orang sakit tak bisa berobat, dan pesimisme.

"Persoalan bangsa tidak bisa diatasi dengan mengiklankan diri kita. Persoalan bangsa tidak bisa diatasi dengan tebar pesona, tak bisa diatasi dengan nyanyi-nyanyian. Juga tak bisa diatasi, misalnya, dengan main film," paparnya.

Menurut Presiden PKS ini, kaum muda yang layak jadi pemimpin bangsa itu harus mempunyai kredibilitas moral, visioner, spirit, dan kemampuan berkomunikasi. "Asal mememuhi persyaratan itu, siapa pun yang maju, walau bukan dari kaum muda PKS, kita akan dukung. Akan tetapi, antara persoalan bangsa dan pemimpin dari kaum muda yang dipilih itu harus nyambung. Ibarat ujian, jawabannya A, harus benar-benar ada kaitan, " tandasnya.

Budiman Sudjatmiko, yang sempat mengomentari figur calon presiden AS, Barack Obama, mengatakan, untuk bisa menjadi pemimpin bangsa ke depan, siapa pun harus mampu membangun dan merawat institusional building. Sebab, katanya, persoalan bangsa Indonesia saat ini adalah telah terjadinya kebangkrutan bangsa.

"Ini akibat kita terlalu percaya dengan pemimpin yang kaya, sementara kekayaan itu hasil dari pencurian. Dan lebih tragis lagi, ia itu pencuri kawakan. Kaum muda harus menghindari hal ini," ujarnya.

Sementara Khudori dalam paparannya mengatakan, kalau melihat sosok kaum muda, bayangan orang pasti PKS. "Kaum muda ke depan harus mengambil peran sesuai proporsinya. PKS adalah partai fenomenal, yang banyak diteliti," ujarnya. (NAL)

sumber: kompas.com

PEMILU 2009

DPT Pemilu 2009 Diperkirakan 170 Juta

2008-10-19T15:31:00.000-07:00

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkirakan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2009 mencapai 170 juta pemilih.

Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan jumlah daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 172 juta. Anggota KPU sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Data dan Monitoring Data Pemilih, Sri Nuryanti, menyatakan bahwa hasil rekapitulasi DPT mencapai 169.840.220.

Dari hasil rekapitulasi tersebut, masih ada tiga provinsi,yakni Sumatera Selatan, Maluku Utara,dan Papua Barat,yang belum memasukkan DPT. Namun,menurut Nuryanti, meskipun DPT dari ketiga provinsi tersebut belum masuk, hal itu tidak akan mengubah jumlah DPT secara signifikan.

” DPT tetap akan berkisar di angka tersebut (169,8 juta pemilih),” ujarnya di sela- sela pertemuan KPU dan KPU provinsi seluruh Indonesia yang membahas DPT, calon legislatif, dan persiapan logistik pemilu di Gedung KPU,Jakarta,kemarin.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyatakan, adanya perbedaan jumlah DPS dengan DPT disebabkan kesalahan penghitungan jumlah daftar pemilih.Selain itu, perbedaan angka terjadi karena ada KPU provinsi yang menggunakan hitungan berdasarkan prediksi.

Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (CETRO) Hadar Navis Gumay menilai proses pembuatan DPT yang dilakukan KPU tidak sesuai peraturanyangberlaku.Halitu karena masih ada KPUD yang menentukan DPS berdasarkan prediksi.”Dalam UU tidak ada angka prediksi,angka tersebut muncul karena KPUD tersebut terdesak untuk menentukan angka,”ujarnya. (pasti liberti mappapa)

Sumber: seputar-indonesia.com

PEMILU 2009

Andika Hazrumy Calon DPD Banten

2008-10-19T15:00:00.001-07:00

Andika Hazrumy, anak pertama Gubernur Banten Rt Atut Chosiyah ikut meramaikan bursa pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pria yang tercatat sebagai mahasiswa Universitas Pelita Harapan ini resmi mendaftar dan menyerahkan bukti dukungannya ke kantor KPU Banten, Senin (14/7).

Andika datang ke KPU Banten dengan diiringi sejumlah masa pendukungnya, di antaranya dari Karang Taruna, GP Ansor, Majelis Ta’lim, dan Dewan Harian Daerah (DHD) 45. Sejumlah pengurus Relawan Banten Bersatu (RBB) yang dulu menjadi motor pendukung Atut pada pemilihan gubernur (pilgub) juga turut mengantarkan Andika. Rombongan ini diterima langsung oleh Ketua KPU Banten Hambali.

Kepada para wartawan, Andika membantah pencalonan dirinya dikaitkan dengan posisi orangtuanya sebagai gubernur. “Bukan karena anak gubernur, tapi saya punya basis massa sendiri, terutama dari kalangan pemuda,” ungkap pria yang tercatat sebagai Wakil Ketua GP Ansor Banten dan Bendahara Karang Taruna Banten ini.

Pria kelahiran Desember 1985 ini mengaku tak gentar untuk bersaing dengan tokoh lain pada pencalonan DPD, termasuk dengan tokoh-tokoh berskala nasional seperti Taufiequrrahman Ruki yang juga mencalonkan diri. “Saya optimis bersaing dengan calon lain. Saya perwakilan dari kaum muda,” ujarnya.

Disinggung tentang motivasi pencalonannya, ayah dua orang puteri ini menegaskan, dirinya mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD untuk memberikan andil dalam pembangunan Banten. “Saya ingin memberikan sumbangsih kepada masyarakat Banten untuk menuju Banten sejahtera berlandaskan iman dan takwa,” ujarnya. (qizink)

PEMILU 2009

Anak Atut Tampil di Publik

2008-10-19T14:57:00.000-07:00

Serang, Warta Kota

Putra sulung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Andika Hazrumy (24), akan tampil di depan publik menyusul ibunya. Yakni, melalui jalur anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Banten. Bapak dua anak itu bersama istrinya, Senin (14/7), mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD Banten di KPUD setempat. Kedatangan Andika dan istri diiringi sejumlah aktivis yang mendukungnya, seperti Karang Taruna Provinsi Banten, Pengurus Wilayah GP Ansor, Komunitas Pengamen Jalanan (KPJ), dan Relawan Banten Bersatu (RBB)—sebuah kelompok pendukung Ratu Atut Chosiyah saat mencalonkan diri menjadi gubernur Banten.

Andika dan rombongan tiba di Kantor KPUD sekitar pukul 14.00. Sulung tiga bersaudara itu menyerahkan formulir pendaftaran sebagai anggota DPD Banten dan diterima Ketua KPUD Banten Hambali. Setelah melakukan tanda tangan, bakal calon anggota DPD Banten urutan 26 itu menggelar konferensi pers dengan moderator Ketua KPUD Banten.

”Saya mencalonkan diri sebagai anggota DPD Banten bukan karena saya anak seorang gubernur, tapi karena saya memiliki basis dukungan sendiri,” ujar Andhika yang mengaku sedang membuat skripsi di Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Senin (14/7).

Lulusan diploma sebuah Universitas di Australia ini ingin berjuang untuk memajukan masyarakat Banten. ”Meski banyak orang terkenal yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD Banten, saya yakin tetap lolos. Alasannya karena saya merupakan perwakilan tokoh muda dari Banten,” ucap Andhika dengan nada optimis. Jabatan Andhika saat ini adalah Bendahara Umum Karang Taruna Banten dan Wakil Ketua DPW GP Ansor Banten.

Dua jam berselang, mantan Ketua KPK Taufiqurahman Ruki mengembalikan formulir sebagai calon anggota DPD Banten. Ruki yang datang dengan didampingi pengurus ormas Banten (Pwunten) itu menyerahkan berkas 17.050 pendukung yang tersebar di lima kabupaten dan dua kota di provinsi tersebut. Ia tercatat pada urutan 36 yang mengembalikan formulir.

”Memperkuat otonomi daerah dan peningkatan pelayanan publik adalah program yang saya tawarkan,” ujar pria yang mengaku didukung purnawirawan TNI itu. Hingga Senin sore, Ruki tercatat sebagai calon anggota DPD yang terakhir mengembalikan formulir. Dan kemarin hingga pukul 24.00 merupakan hari terakhir pengembalian formulir anggota DPD Banten. (nir)

sumber: warta kota

KPUD Banten Temukan Sejumlah Kekurangan Persyaratan Calon DPD

2008-10-19T14:55:00.000-07:00

SERANG--MI: Setelah pendaftaran calon anggota DPD Banten ditutup Senin (14/7), KPUD melakukan verifikasi administrasi dan menemukan sejumlah persyaratan tidak lengkap seperti surat pernyataan dukungan dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

"Banyak SKCK yang bukan peruntukan mencalonkan DPD, tetapi untuk persyaratan lain seperti CPN dan keperluan lainnya," kata Ketua pokja pencalonan DPD KPUD Banten Nasrullah di Serang, Rabu (16/7).

Selain itu, ada surat pernyataan dukungan kepada para calon DPD yang seharusnya ditandatangani oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), tetapi malah tanda tangan kelurahan atau kepala desa. Untuk itu, KPUD memberikan tenggang waktu kepada bakal calon DPD hingga hari Sabtu (19/7) untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Jumlah warga Banten yang mendaftar menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hingga penutupan pendataran Senin (14/7) pukul 00:00 WIB sebanyak 76 orang dari 126 yang mengambil formulir.

KPUD Banten akan melakukan verifikasi administrasi sampai hari Sabtu (19/7) mendatang dan verifikasi faktual selama kurang lebih 30 hari. Verifikasi faktual akan dilakukan KPUD kabupaten/kota untuk mengecek kurang lebih 10 persen dari 3000 dukungan yang diberikan warga kepada masing-masing calon tersebut.

Daftar Calon Tetap (DCT) pengumumannya dijadwalkan tanggal 31 Oktober 2008 mendatang.

Pemilihan calon DPD dari Banten diikuti berbagai kalangan dan tokoh Banten dan tokoh nasional, seperti mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurahman Ruki, anggota Komisi X DPR-RI FPKS Abu Ridho, Mantan Calon Gubernur Banten Irsjad Djuweli, Andika Hazrumy putera sulung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan beberapa orang anggota DPD Banten yang masih aktif. (Ant/OL-03)

sumber: mediaindonesia.com

PEMILU 2009

KPU Daftar 75 Calon DPD

2008-10-19T14:54:00.000-07:00

TEMPO Interaktif, Serang:Hingga waktu penutupan Senin (14/7) pukul 00:00 WIB tadi malam, sebanyak 75 orang telah mendaftar sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Empat orang diantara mereka akan dipilih pada Pemilu 2009 mendatang, untuk menjadi anggota DPD-RI perode 2009-2014 mewakili Provinsi Banten.

Menurut Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan DPD KPU Banten Lukman Hakim, setelah para calon itu mengembalikan persyaratan, tugas Komisi selanjutnya adalah melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas tersebut dalam waktu tiga hari.

Proses selanjutnya adalah verifikasi secara faktual. "Selanjutnya baru kami tetapkan sebagai calon resmi sekitar bulan depan," katanya usai menerima pendaftar terakhir.

Pemilihan calon DPD dari Banten diikuti oleh beberapa tokoh lokal dan nasional, seperti mantan Ketua KPK Taufiqurahman Ruki, anggota Komisi X DPR-RI FPKS Abu Ridho, hingga putera sulung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Andika Hazrumy, serta tokoh lainnya.

Harusnya Menjaga Bukan Merusak

2008-10-19T14:19:00.000-07:00

Hutan milik komunitas masyarakat Baduy rusak, mereka terancam kelaparan, kondisi itu menyebabkan komunitas masyarakat yang ada di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, itu resah.

Ironisnya, kondisi itu dilakukan masyarakat luar yang mengklaim lebih modern, masuk dan menjarah pohon. Kerusakan itu, terletak di blok perbatasan antara Kecamatan Leuwidamar, Sobang dan Kecamatan Muncang. Ternak milik masyarakat luar pun ikut menyerbu lebatnya rumput, dan suburnya tanaman di tanah ulayat baduy.

Keresehan masyarakat Baduy, sering disuarakan, ketika ‘seba’ atau persembahan hasil pertanian masyarakat Baduy, kepada Bupati Lebak dan Gubernur Banten, termasuk di luar seba.
Sebagai gambaran tanah ulayat warga Baduy, hasil pendataan tahun 2001 seluas 5.130,8 hektar, dibagi tiga peruntukan, lahan perladangan, permukiman, serta hutan lindung. Jumlah penduduk sekitar 10.949 jiwa, tersebar di 59 dusun/kampung.

Masyarakat Baduy berusaha menjaga kelestarian alam, dengan mempertahankan amanat yang berasal dari cerita para leluhur, bahwa disekitar wilayah Baduy terdapat sebuah gunung yang dinamakan Gunung Kendeng, yang dititipkan para leluhur baduy untuk dijaga kelestariannya, karena sebagai Jantungnya Pulau Jawa.

Amanat itu, mereka jaga dengan berpegang teguh pada filosofi, diantaranya "Lojor henteu beunang dipotong, pendek henteu beunang disambung" (panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung). “Gunung ulah dilebur, lebak ulah dirusak” (Gunung jangan dihancurkan, sawah jangan di rusak).

Kelestarian alam, membuat masyarakat Baduy bisa hidup mandiri, dengan cara bercocok tanam dan berladang, atau istilah mereka ngahuma dan berburu. Tambahan penghasilan yaitu menjual barang kerajinan, seperti tas yang terbuat dari kayu.

Persoalanya, sampai kapan mereka bertahan, sementara masyarakat mengusik? Pemerintah seharusnya menindak tegas, menghukum pelaku penjarahan, termasuk masyarakat yang membiarkan ternaknya menyerbu masuk tanah ulayat suku Baduy. Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat luar, terutama yang ‘bertetangga’, agar bersama-sama menciptakan harmoni kehidupan.

Ternak masuk ke tanah ulayat suku Baduy, bisa jadi karena masyarakat luar kurang menghargai komunitas masyarakat baduy, disamping benar-benar rumput yang tumbuh milik masyarakat luar kurang tumbuh lebat, ini artinya tanah masyarakat luar sudah rusak, padahal hamparan tanah di daerah itu, masih terbentang luas.

sumber: ginanjarhambali.blogspot.com

Pemilu 2009 Diikuti 34 Parpol

2008-10-19T14:13:00.001-07:00

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan peserta Pemilu 2009 sebanyak 34 partai parpol (parpol). Sebanyak 18 parpol merupakan hasil verifikasi faktual KPU atas 35 parpol baru dan 16 partai lainnya yang telah memiliki keterwakilan kursi di DPR, sesuai pasal 315 dan 316 UU No 10 tahun 2008.

Kepastian itu disampaikan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dalam keterangan pers di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (7/7) malam. “Penetapan ini merupakan hasil pleno KPU sejak tanggal 5 Juli hingga malam ini,” ujar Hafiz.

Selain 34 parpol nasional, KPU juga menetapkan 6 parpol lokal Nanggroe Aceh Darussalam sebagai peserta Pemilu 2009 berdasarkan hasil verifikasi oleh Komite Independen. Parpol lokal tersebut adalah Partai Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Bersatu Aceh, Partai Daulat Aceh, Partai Rakyat Aceh dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh. “Dengan demikian, ada 34 parpol nasional dan 6 partai lokal khusus Naggroe Aceh Darussalam yang akan menjadi peserta Pemilu 2009,” tegas Hafiz.

Hafiz juga menjelaskan, verifikasi faktual dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan parpol tersebut. “Ada empat hal yang diverifikasi faktual yaitu mengenai pengurus harian dewan pimpinan parpol tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kedua, domisili, alamat dan kepemilikan kantor. Ketiga, pemenuhan persyaratan keterwakilan perempuan di pimpinan parpol tingkat pusat dan keempat pemenuhan syarat dukungan,” papar Abdul Hafiz.

Parpol-parpol yang dinyatakan lolos itu dikukuhkan dalam Berita Acara no 43/15-BA/VII/2008 tanggal & Juli 2008, tentang verifikasi faktual kepengurusan dewan pimpinan parpol tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota calon peserta Pemilu 2009. Partai-partai yang dinyatakan lolos itu selanjutnya akan mengambil undian nomor parpol, Rabu (9/7).

PEMILU 2009

Pemilih di Banten 6.377.354

2008-10-19T14:11:00.000-07:00

SERANG – KPU kabupaten/kota telah merampungkan pendataan pemilih di masing-masing wilayah untuk Pemilu 2009 yang akan digelar 9 April 2009. Berdasarkan pendataan tersebut, diperoleh jumlah pemilih sementara di Provinsi Banten untuk Pemilu 2009 mencapai 6.377.354 orang.

Pokja Pendataan Pemilih KPU Banten Didih M Sudi mengungkapkan, secara rinci data pemilih sementara di masing-masing daerah kabupaten/kota adalah, Kabupaten Serang sebanyak 850.403 pemilih, Kota Serang 338.998 pemilih, Kota Cilegon 235.191 pemilih,

Kabupaten Tangerang 2.363.679 pemilih, Kota Tangerang 972.207 pemilih, Kabupaten Lebak 820.771 pemilih, dan Kabupaten Pandeglang 796.105 pemilih. “Ini data sementara, kemungkinan bertambah, atau mungkin berkurang,” terang Didih.

Disinggung penetapan pemilih dari daftar pemilih sementara (DPS) menjadi daftar pemilih tetap (DPT), Didih menerangkan, KPU kabupaten/kota akan melakukan rekap pada 1 – 10 Oktober, kemudian akan di rekapitulasi di KPU provinsi pada 11 –16 Oktober, dan rekapitulasi DPT di KPU Pusat pada 17 – 24 Oktober.

Pada bagian lain, KPU kabupaten/kota juga telah menghitung jumlah kebutuhan tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing wilayah. Didih menerangkan, rincian usulan kebutuhan TPS, yakni, di Kabupaten Serang 2.263 TPS, Kota Serang 888 TPS, Kota Cilegon 560 TPS, Kabupaten Tangerang 5.686 TPS, Kota Tangerang 2.273 TPS, Kabupaten Lebak 2.367 TPS, dan Kabupaten Pandeglang 2.154 TPS. “Jumlah keseluruhan 16.191 TPS,” papar Didih.

KPU Banten mengimbau bagi warga masyarakat yang sudah memiliki hak pilih untuk Pemilu 2009, namun belum terdaftar sebagai pemilih dalam DPS agar segera mendaftarkan diri melalui RT/RW atau melapor ke KPU masing-masing.

“Sebelum ditetapkan menjadi DPT. Kalau sudah ditetapkan (DPT-red) sudah tertutup kesempatan untuk bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009,” terang Didih.

sumber: www.penghubung.banten.go.id

PEMILU 2009

KPU Belum Tahu Batas Usia Pemilih Tahun 2009

2008-10-19T13:37:00.000-07:00

SERANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi mengaku belum mengetahui batas usia masyarakat yang berhak ikut Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mendatang. Pasalnya, sampai saat ini aturan mengenai aturan tersebut masih dalam pembahasan oleh KPU pusat di Jakarta. Namun demikian KPU provinsi Banten memprediksi penambahan jumlah pemilih itu akan terjadi hampir disemua kabupaten/kota Provinsi Banten.

“Hingga detik ini, kami belum mengetahui apakah, batas usia itu akan berlaku sama dengan waktu penutupan pendaftaran terkahir tanggal 10 Oktober mendatang, atau sebelum serta sesudah tanggal bersangkuatan,” kata Ketua KPU Provinsi Banten, Hambali, kemarin.

Diungkapkan oleh dia, jika ada KPU kabupaten/kota yang sudah memperdiksi penambahan jumlah pemilih pada Pemilu adalah hal yang baik dan perlu dicontoh, sebab lembaga tersebut dianggap telah bekerja. “Nanti memang strateginya seperti apa dalam melakukan validatsi jumlah pemilih akan kita lakukan dengan seluruh KPU kabupaten/kota besok hari Selasa,” terangnya.

Namun demikian, peranan dari semua pemerintah daerah kabupaten/kota serta Provinsi Banten dianggap perlu untuk memudahkan validasi data pemilih, dengan malakukan sosialisasi kepada masyarakat yang telah berusia 17 tahun atau pernah menikah. “Kami berharap pemerintah daerah membantu dengan mensosialisasikan kepada warga, agar mereka akhirnya dengan kesadaran sendiri mendaftar sebagai pemilih Pemilu,” harapnya.

Secara terpisah, Asisiten daerah (Asda) I Pemprov Banten, Syafrudin Ismail menjelaskan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku saat inivalidatis data pemilih merupakan kewenangan penuh dari KPU. “Pemilu sebelumnya, memang validasti data berada pada dinas kependudukan, tetapi undagn-undnag sekarang hal itu sudah berbeda, tetapi validatsi data sampai dengan daftar pemilih sementara adalah kewenangan KPU,” katanya.

Diungkapkan oleh mantan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten ini, pemerintah daerah memang berkewjiban memberikan dukungan kepada KPU dalam hal penyelenggaraan Pemilu jika diminta secara resmi, seperti pengajuan anggaran. “Sampai sekarang dari KPU Banten belum juga menyampaikannya ke kami, bagaimana kita mau tahu kalau mereka saat ini tengah mengalami kekuaranagan tau kesulitan,” ujarnya.

Untuk itu, jika KPU Banten merasa perlu dukungan dari pemprov Banten, pihaknya tidak berkeberatan, apalagi sampai saat ini tengah dibahas APBD Perubahan tahun 2008. “Kami akan sangat hati-hati, dan tidak akan menggulangi kesalahan pada Pemilu sebelumnya, dimana anggaran yang kami berikan ternyata duplikasi dengan dana APBN,” tandasnya.

Sosialisasi yang diharapkan oleh KPU Banten masih menurut dia, merupakan hal mudah, yakni hanya tinggal memberikan himbaun kepada masyarakat d melalui media massa baik cetak maupun elektronik. “Bisa saja nanti kita memberikan himbauan kepada masyarakat, tatpi acuannya harus jelas, KPU dan kami duduk bareng serta menyamapaikan bantuan itu dengan resmi, sehingga dalam alokasi melelui APBD jelasdan juga harus diketahui oleh legislatif,” ujarnya. (nr)

sumber: voice of banten

PEMILU 2009

Bongkahan Besar Es di Antartika Longsor

2008-10-18T05:47:00.000-07:00

Written by Marwan Azis
Thursday, 27 March 2008

Washington, Pemanasan global kian menjadi-jadi,bongkahan es di Antartika yang besarnya setara dengan tujuh kali luas Manhattan tiba-tiba longsor. Kejadian ini membuat sisa es yang lebih besar akan berisiko longsor pula. Demikian disampaikan para ilmuwan di Washington, Amerika Serikat,(26/3) kemarin.

Citra dari satelit menunjukkan bongkahan yang terlepas berukuran 160 mil persegi atau 414,4 kilometer persegi dan sudah mulai runtuh pada 28 Februari lalu. Bongkahan itu merupakan tepian dari beting es Wilkins yang telah ada di sana sejak ribuan tahun, mungkin 1.500 tahun yang lalu. Beting es Wilkins merupakan hamparan es yang secara permanen terapung. Jaraknya sekitar 1.609 kilometer sebelah selatan Amerika utara, di barat daya Semenanjung Antartika.

”Peristiwa ini jelas merupakan dampak dari pemanasan global,” ujar David Vaughan dari British Antarctic Survey seperti dikutip Harian Kompas.

Karena para ilmuwan menerima citra dari satelit itu dalam hitungan jam, mereka segera mengalihkan kamera satelit, bahkan tidak sedikit yang segera terbang ke atas bongkahan yang longsor untuk mengambil gambar foto dan video.

Akibat longsor ini, sebagian besar beting yang luasnya sekitar 12.950 kilometer persegi kemudian hanya ditopang oleh bentangan es kecil yang panjangnya hanya 5,6 kilometer. Es penopang ini berada di antara dua pulau.

”Ini merupakan peristiwa yang tidak sering terjadi,” ujar Ted Scambos, ilmuwan yang memimpin tim riset dari National Snow and Ice Data Center di Boulder, Colorado.

”Jika ada sedikit saja guncangan, penopang ini akan longsor juga dan tampaknya kita akan kehilangan separuh dari total area es dalam waktu beberapa tahun saja,” ujar Scambos.

Scambos mengatakan, beting es telah berada di tempatnya selama ratusan tahun, tetapi udara yang hangat dan paparan ombak membuatnya terbelah-belah.

Selama setengah abad ini, Semenanjung Atlantik telah menjadi hangat lebih cepat dibandingkan dengan bagian lain di muka bumi ini.

”Pemanasan yang terjadi di semenanjung itu sangatlah jelas terkait dengan kenaikan gas rumah kaca serta perubahan yang terjadi di sekitar kawasan Antartika,” ujar Scambos.

Seperti dibom

Walaupun gunung es secara alamiah kadang memang longsor dari gunung utama, kejadian longsor semacam ini sangat tidak biasa, tetapi terjadi lebih sering dalam dekade belakangan ini, jelas Vaughan. Longsornya bongkahan es itu sama seperti yang terjadi ketika sebuah gelas kaca dihantam palu dengan keras, katanya lagi.

Jim Elliot yang turut di pesawat Twin Otter yang membawa tim British Antarctic Survey menggambarkan, keadaan setelah longsor sangat berantakan seperti habis dibom.

”Saya tidak pernah melihat kerusakan seperti ini, sangat menakutkan. Kami terbang di atas pecahan utama dan memerhatikan pergerakan pecahan terjal akibat dari longsoran itu. Bongkahan es ada yang setara dengan rumah kecil, tampak terlihat telah terlempar. Seperti telah terjadi ledakan bom,” katanya.

Sisa beting es Wilkins yang kira-kira sama besarnya dengan Connecticut masih bertahan pada lapisan es yang tipis. Para ilmuwan khawatir kelak akan lebih banyak lagi bongkahan es yang akan longsor.

Vaughan memperkirakan beting es Wilkins akan longsor semuanya dalam waktu 15 tahun dari sekarang. Bongkahan yang baru saja longsor sekitar 4 persen dari seluruh beting yang ada. Bagian itu merupakan bagian yang penting karena dapat menyebabkan bagian lain ikut longsor.

Masih ada kesempatan bagi sisa bongkahan agar dapat tetap selamat hingga tahun depan karena saat ini merupakan akhir dari musim panas di Antartika. Udara dingin akan segera datang dan menyelamatkan sisa bongkahan es, kata Vaughan.

Para ilmuwan itu tidak mengkhawatirkan kenaikan permukaan laut akibat kejadian ini, tetapi mengatakan bahwa kejadian itu merupakan pertanda pemanasan global semakin menjadi-jadi.

Perubahan iklim

Vaughan mengatakan, beting es Wilkins terpecah dan tidak akan memengaruhi permukaan air laut ketika longsor.

Selama setengah abad ini Semenanjung Antartika di sebelah barat telah mengalami perubahan temperatur yang paling tinggi. sekitar 0,5 derajat Celsius per dekade. Iklim di Antartika saat ini sangat rumit dan lebih terisolasi dari bagian lain di bumi ini.

Menurut perhitungan para ahli, kenaikan permukaan laut per meter sekitar 3 milimeter per tahun dan pada akhir abad ini permukaan air laut akan naik hingga 1,4 meter.

Kejadian longsor es itu merupakan indikasi akan penyebab adanya perubahan dalam sistem iklim, kata Sarah Das, ilmuwan dari Woods Hole Oceanographic Institute.

”Sekali meleleh, bongkahan es itu akan lenyap untuk selamanya,” ujar Das. (AP/AFP/REUTERS/JOE/Kompas)

sumber: suara publik

Tak Ada Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja DPRD Banten

2008-10-18T05:45:00.000-07:00

Oleh: Andi

SERANG - Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) EDi Mulyadi mengaku sejauh ini tindaklanjut hasil evaluasi kinerja seluruh anggota DPRD Banten yang disampaikan ke Pimpinan Fraksi, tidak pernah disampaikan kembali ke BKD. Pengembalian hasil evaluasi ini sebagai wujud tindakan dari pimpinan fraksi dan partai akibat tindakan yang kurang baik dilakukan oleh anggotanya seperti jarang hadir atau mangkir saat rapat-rapat penting.

“Belum ada laporannya kembali ke kami, setelah kami memberikan hasil penilainnya kepada anggota dewan yang kinerjanya kurang baik,”terang Edi, Jumat (10/4).

Sementara itu Koordinator Lembaga Analisis Kebijakan Publik (Lanskep) Banten Manar MAS menilai, dampak tidak ada kekompakan dan harmonisasi di lembaga DPRD Banten, sangat berdampak buruk terhadap pencitraan dan wibawa lembaga tersebut. Dampaknya kini, posisi DPRD Banten secara kelembagaan dinilai lemah dan kehilangan keberdayaannya dihadapan Pemprov Banten. “Beberapa kali DPRD Banten gagal menetapkan diri sebagai mitra sejajar pemerintahan dalam pembuatan kebijakan publik yang bersifatstrategis. Bahkan beberapa kali malah terlihat bukan hanya gagal menetapkan diri tapi malah seperti dilucuti oleh kekuatan pemerintahan yang tak terbendung,” katanya.

Hal itu menurutnya terjadi karena beberapa sebab antara lain secara administratif, DPRD Banten mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan kinerjanya karena beberapa kelemahan internal didalamnya, seperti kapasita anggota yang relatif kurang memadai.

Selain itu juga disebabkan karena kepemimpinan kelembagaan yang sudah kehilangan orientasi, suporting sistem yang jauh dari memadai, serta konfigurasi politik di dalamnya yang jumbuh dimana oposisi dan non oposisi seperti tidak ada platformnya.”Kelemahan yang juga ikut memperlemah kinerja parlemen adalah ketiadaan iktikad baik dari eksekutif untuk memperkuat kapasitas parlemen,” ujarnya.

Akibatnya menurut Manar, ketiga peran yang harusnya maksimal dilakukan DPRD Banten seperti peran legislasi, pengawasan dan perumusan penganggaran menjadi rendah.”Peran parlemen dalam perumusan anggaran yang masih sering tersandera skenario pemerintahan maupun pengusaha, sehingga mengakibatkan rendahnya daya serap parlemen pada aspirasi konstituen maupun publik,” ujarnya.

Kondisi seperti itu menurutnya sangat berbahaya bagi keberadaan DPRD Banten secara kelembagaan, sebab akan mengakibatkan hilangnya pengakuan atau deligitimasi parlemen yang pada akhirnya sangat membahayakan konsolidasi demokrasi terutama bagi kedaulatan rakyat. “Saya kira sudah saatnya dilakukan evaluasi kelembagaan, bila perlu membentuk Pansus untuk membahas formulasi evaluasi kelembagaan DPRD Banten,” sarannya. (nr)

sumber: voice of banten

Merendah Untuk Jalin Hubungan Harmonis Kabupaten/Kota

2008-10-18T05:43:00.000-07:00

KEKECEWAAN Wakil Gubernur Banten, HM Masduki karena sering menyaksikan pejabat kabupaten dan kota yang tak hadir dalam berbagai rapat koordinasi menyiratkan persoalan kurang harmonisnya hubungan pemerintah provinsi (Pemprov) dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) dan pemerintah kota (Pemkot). Ketidakharmonisan itu boleh jadi disebabkan ikatan yang “merenggang” setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengalami perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan.

Perubahan mendasar itu adalah terbitnya Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah atau sering disebutkan sebagai undang-undang otonomi daerah (UU Otda). Undang-undang ini direvisi dengan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dari kedua UU tersebut, yang tidak mengalami perubahan secara signifikan adalah pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang kini dilaksanakan secara langsung dipilih rakyat. Pilkada itu untuk gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya serta walikota dan wakilnya. Berbeda dengan sebelumnya, pemilihan kepala daerah itu dilakukan oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) setempat.

UU Pemerintahan Daerah ini memang menimbulkan hubungan yang tidak begitu erat antara pusat, provinsi dan kabupaten / kota sebagai akibat kepala daerah yang dipilih langsung rakyat. Misalnya Gubernur bukanlah atasan langsung bupati dan walikota. Hubungan kepala daerah ini bersifat koordinatif. Tak ada garis tegas dalam alur komando antara pusat, provinsi dan kabupaten / kota.

Dalam berbagai peristiwa di daerah muncul ke permukaan, antara kepala daerah tingkat provinsi dengan kabupaten dan kota sering bersitegang karena masing-masing merasa dipilih oleh rakyat. Bupati dan Walikota tak mau mengikuti kebijakan Gubernur karena kepentingannya saling berlawanan. Sementara Gubernur pun seringkali tak bisa mengakomodir kepentingan daerah. Secara berseloroh (bahkan bernada emosi) sering terlontar kata-kata,” Saya tidak bisa dipecat oleh Gubernur karena saya dipilih oleh rakyat,”.

Yang acapkali membuat publik terperangah, khususnya di Banten adalah pernyataan yang berisi tudingan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sudah menjadi kabupaten/kota ke-8. Ini berkaitan dengan program pembangunan atau kegiatan yang tercantum dalam APBD Banten dilaksanakan sendiri, tanpa mengikutsertakan kabupaten dan kota. Uang dikelola dan perusahaannya diatur sendiri. Padahal pertanyaan sederhana saja (sering menjadi dagelan) yang tak bisa dijawab, yaitu manakah wilayah provinsi itu? Setiap jengkal tanah pasti akan masuk salah satu dari 7 kabupaten dan kota.

Tidak heran, pejabat kabupaten dan kota merasa hanya sia-sia datang ke rapat koordinasi atau rapat-rapat lainnya. Berdasarkan pengalaman selama ini, berbagai usulan dan saran yang diajukan kabupaten dan kota tidak menampakan hasil apa-apa atau tidak bermanfaat bagi kabupaten dan kota. Bahkan terkesan sebelum rapat sebenarnya sudah terjadi konsensus atau hasil akhir yang akan diambil. Dan, yang pasti, keputusan itu sering tidak menguntungkan bagi kabupaten dan kota.

Karena itu disarankan agar pejabat Pemprov Banten, termasuk gubernur dan wakil gubernurnya mau legowo untuk membangun hubungan yang harmonis, serta menyadari betul bahwa hubungan provinsi-kabupaten/kota bukan hubungan atasan bawahan seperti yang terjadi pada era Orde Baru (Orba). Pejabat provinsi, terutama gubernur dan wakil gubernur mau menyambangi bupati dan walikota. Jika itu sudah dilakukan, kedua belah pihak berbicara satu meja dalam periode yang sudah ditentukan secara rutin. Singkirkanlah kepongahan sektoral yang mengukung selama ini. (**)

sumber: voice of banten

Banten Akan Patuhi Keputusan MK, Penuhi 20 Persen Anggaran Pendidikan

2008-10-18T05:39:00.000-07:00

SERANG - Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan penetapan anggaran sebesar 20 persen untuk pendidikan dalam APBN 2009, di ikuti dengan kebijakan Pemerintah Porvinsi (Pemprov) Banten, dan rencananya, pda APBD tahun depan, Gubernur Banten, Atut Chosiyah akan mengalokasikan untuk sektor pendidikan seperti putusan MK.

Dalam APBD tahun 2009 mendatang alokasi untuk pendidikan sebesar Rp 400 Miliar lebih dari APBD Provinsi Banten sebesar Rp 2,1 Triliun. “Kita harus mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Bapak Presiden juga tadi dalam pidatonya kembali mengamanatkan, dan kita akan alokasikan. Sebetulnya, saat ini juga alokasi untuk sektor pendidikan cukup tinggi namun tersebar pada lembaga lain, bukan hanya di dinas pendidikan saja, seperti dio Biro Kesra, ” kata Atut kemarin saat dijumpai usai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI , di Gedung DPRD Banten.

Disinggung mengenai SDM di lembaga pendidikan yang diprediksi tidak akan mampu menyerap, ditegaskan Atut, bukanlah persoalan yang sulit. Lantaran katanya, pelaksanaannya berada pada kabupaten/kota. Sedangkan provinsi menekankan pada bidang pengawasanya saja. Di lain pihak, dengan naiknya anggaran pendidikan juga diikuti naiknya honor pegawai pendidik itu sendiri. “kebijakannya seperti itu,” terangnya.

Sedangkan terkait serapannya, pihaknya merasa optimis mampu menyerap, meski untuk anggaran tahun 2007 lalu saja hanya terserap sekitar 97 persen dari total anggaran yang dialokasikan. “Dalam APBD 2008 perubahan, kurang lebih anggaran pendidikan Rp129 miliar, belum lagi yang dititipkan di Biro Kesra,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Eko E Koswara mengatakan, pada tahun 2008 anggaran pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten Rp 89 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk program peningkatan mutu pendidikan, azas pemerataan pendidikan, dan tata kelola.

Selain itu, anggran pendidikan yang dikelola Biro Kesra sekitar Rp11,8 miliar, anggaran tersebut digubakan untuk bantuan gubernur untuk beasiswa (Bagus), beasiswa diploma tiga, sarjana strata satu sampai strata tiga serta peningkatan mutu praktek kerja iindustri.

Menurutnya, jika tahun yang akan datang 20 persen anggaran itu benar-benar dikelola oleh dinas pendidikan, akan difokuskan untuk program penuntasan wajar dikdas 9 tahun, pemberantasan buta aksara dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan. “Kami berharap 20 persen anggaran pendidikan itu bisa terealisasi khusu untuk dinas pendidikan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Harian Panitia Anggaran (Panang) DPRD Banten Agus Puji Raharjo menyatakan, anggaran pendidikan sebesar 20 persen nanti sudah meliputi gaji guru. Bukan hanya untuk kebijakan pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan saja. “Saat ini juga bila digabungkan dengan gaji, sudah mencapai 9 persen. Tiggal menambah 11 persen, dan itu harus dipaksakan,” katanya.

Sebelumnya, MK telah mengabulkan gugatan Persatuan Guru Republik Indonesa (PGRI) untuk menguji ulang UU No.16/2008 tentang Perubahan Atas UU No.45/2007 tentang APBN tahun anggaran 2008, terhadap UUDP 1945.

Meski mengabulkan gugatan ini, MK menyatakan bahwa UU APBN-P 2008 tetap berlaku sampai dengan diundangkannya UU APBN 2009. Agung mengharapkan pemenuhan sekurang-kurangnya 20 persen anggaran pendidikan merupakan langkah positif dalam penerapan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu DPRD Provinsi Banten meminta ke Kabupaten / Kota di Provinsi Banten memberikan usulan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk perbaikan rehab gedung sekolah rusak yang ada. Hal ini menyusul akan dialokasikan dana untuk sektor pendidikan dari APBD Banten tahun 2009 sebesar Rp 400 miliar atau 20 persen dari total APBD.

Menurut Ketua Harian Panitia Anggaran (Panang) DPRD Banten Agus Puji Raharjo, anggaran untuk pendidikan pada APBD Banten 2009 harus mencapai 20 persen jika tidak APBD yang ditetapkan tersebut akan batal demi hukum, karena Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk segera mengusulkan anggaran pada sektor pendidikan ke provinsi.

“Sebab, UU pendidikan sudah menyatakan demikian dan hasil uji materil yang diajukan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke Mahkamah Konsitusi (MK) juga menyatakan demikian,” ujar dia.

Anggaran 20 persen itu, kata Agus, diambil dari total nilai belanja APBD, termasuk belanja tidak langsung. Ada tiga hal pokok biaya pendidikan, Pertama, pengadaan sarana prasarana pendidikan seperti rehab gedung gedung sekolah yang rusak, pengadaan perpustakaan dan alat peraga baik SD, SMP, maupun SMA.

“Polanya bisa dengan spesifik grant yang diusulkan oleh Pemkab/Pemkot, sebab program ini lebih bagus dari pada blockgrant, jadi silahkan Pemkab mengajukan usulan rehab gedung-gedung kepada Provinsi, setelah di rehab maka diserahkan kembali ke Pemkab,” tuturnya.

Hal kedua, kata Agus, terkait dengan guru, perbaikan kesejahteraan guru baik melalui tembahan penghasilan guru ataupun peningkatan kualitas guru melalui training-training. Sedangkan yang terakhir yakni terkait dengan siswa, yaitu pemberikan bea siswa dan bantuan buku.

“Di Kabupaten Lebak saja masih memerlukan pemberantasan buta aksara, sebab jumlahnya masih mencapai 50 ribuan orang yang buta aksara, dan itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit,” terangnya,

Seperti diketahui, menyusul putusan MK yang mengharuskan penetapan anggaran sebesar 20 persen untuk pendidikan dalam APBN 2009, di ikuti dengan kebijakan Pemerintah Porvinsi (Pemprov) Banten, dan rencananya pada APBD tahun depan, Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah akan mengalokasikan untuk sektor pendidikan sesuai putusan MK. (nr)

sumber: voice of banten

Gubernur Banten Terima Penghargaan Gender

2008-10-18T05:34:00.000-07:00

JAKARTA - Gubernur Banten, Atut Chosiyah menerima penghargaan Provinsi yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengarustamaan Gender. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta disaksikan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya, Ani Bambang Yudhoyono, serta beberapa menteri Kabinaet Indonesia Bersatu di Istana Presiden Republik Indonesia, Kamis (17/7).

Penghargaan diberikan bersamaa dengan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Kesejahteraan dan perlindungan anak tahun 2008. Bersama-sama dengan Atut, beberapa kepala daerah juga menerima penghargaan dengan berbagai kategori.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta mengatakan, penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, organisasi, LSM maupun perorangan yang memiliki komitment terhadap pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Pembangunan pemberdayaan perempuan diarahkan untuk kesejajaran kaum perempuan dan laki-laki dalam segala bidang. Untuk itu, kaum erempuan harus diberikan akses terhadap berbagai sektor pembangunan di Indonesia ,” kata Meutia.

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono berpesan, agar penghargaan tersebut menjadi pemicu kepada pemerintah daerah, organisasi-organisasi, LSM dan seluruh komponen masyarakat untuk bekerja lebih baik lagi.

Presiden mengatakan, pemerintah terus berupaya melaksanakan pengarustamaa gender. ”Pada pemilu tahun depan, diupayakan kuota sebanyak 30 persen partisipasi kaum perempuan dalam DPR RI, DPRD seluruh Indonesia dan DPD, dapat terpenuhinya. Kita juga mengharapakan kuota tersebut juga dilaksanakan dikalangan eksekutif,” katanya.

Gubernur Banten, Atut Chosiyah, didampingi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, Sigit Suwitarto menegaskan pemberian penghargaan Menteri Pemberdayaan perempuan terhadap Gubernur Banten merupakan prestasi Banten atas upaya-upayanya dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pengarustamaan gender.

“Banten merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki Perda tentang Pengarustamaan Gender,” kata Atut bangga.

Upaya pemberdayaan perempuan katanya, telah dilaksanakan sejak kelahiran Provinsi Banten. Namun, efektif pelaksanaannya sejak tahun 2001. Pada saat itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang berbasis pemberdayaan perempuan sekitar Rp 590 juta.

Atut juga menjelaskan, kebijakan Gubernur Banten dalam melaksanakan pengarustamaa gender dengan menata kelembagaan. Sebelumnya, lembaga pemberdayaan perempuan berada pada tataran eselon III. Saat itu, merupakan salah satu bagian di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten.

“Pada tahun 2008, kelembagaannya ditingkatkan kepada tataran eselon II, yakni Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa,” imbuhnya.

Selain itu, masih Atut, angka Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari sebelumnya tahun 2002 berada pada posisi 66.6 menjadi 68,8 pada tahun 2005. Secara rata-rata IPM bergerak naik sebesar 0,7 poin setiap tahunnya. Peningkatan IPM tersebut dibarengi dengan peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya perempuan.

Pada tahun 2006 angka buta huruf perempuan tinggal 2,74 persen. Kondisi ini turun dua kali lipat dibanding tahun 2002 yang mencapai 4,2 persen lebih. Keberhasilan pembangunan berbasis pemberdayaan perempuan tersebut, sangat terlihat pada rentang perbedaan prosentase buta huruf antara laki-laki dan perempuan yang semakin mengecil.

“Pada tahun 2002 prosentase buta huruf laki-laki sebesar 4,2 persen dan perempuan 1,7 persen. Sedangkan pada tahun 2006 angka buta huruf perempuan menjadi 2,7 persen dan laki-laki sebesar 1,1 persen.

Demikian juga dalam sektor kesehatan. Angka Harapan Hidup masyarakat Banten pada tahun 2005 adalah 64 tahun. Bahkan, pada sektor kesehatan ini, angka harapan hidup perempuan 65,2 tahun lebih tinggi dari angka harapan hidup lakki-laki 61,5 tahun.

Sedangkan untuk sector public, Atut berjanji akan mendorong kaum perempuan untuk menduduki pemimpin di eksekutif maupun dilegislatif. “Sampai saat ini, di legislatif ada perempuan yang menduduki kursi wakil ketua DPRD. Demikian juga di jajaran eksekutif, beberapa jabatan eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dipegang oleh perempuan,” katanya.

Sementara itu, menurut Sigit, dukungan dana cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001, Pemprov mengalokasikan dana sebesar Rp 590 juta. Pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp 4,38 miliar. Dan pada tahun 2007 mengalami peningkatan drastis menjadi Rp 35,2 miliar. Sedangkan tahun 2008 dialokasikan sebsar Rp 42,247 miliar.

Dampak dari kebijakan dan keterpaduan anggaran tersebut, menghasilkan bertambahnya sasaran, program, kegiatan dan tolok ukur yang responsif gender disetiap SKPD dan NGO dalam rangka memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, setara dan adil. (nr)

sumber: voice of banten

Rano Terima Obor Nusantara di GSG

2008-10-18T01:39:00.001-07:00

TIGARAKSA – Wakil Bupati Tangerang Rano Karno menerima obor nusantara, di Gedung Serba Guna (GSG) Kabupaten Tangerang, di Tigaraksa, Sabtu (30/8) lalu.

Obor berwarna merah itu diserahkan Ketua Panitia Daerah Obor Nusantara Provini Banten Andika Hazrumi. Andika didampingi Ketua Karang Taruna Provinsi Banten Dedi Kurniadi. Selanjutnya, obor itu diinapkan di Puspem Kabupaten Tangerang.

Ketua Panitia Nasional Obor Nusantara Haris Yasin mengaku, sambutan kepala daerah di Banten sangat baik. Seusai menerima obor ini, Rano menerima piagam penghargaan sebagai daerah yang disinggahi obor nusantara.

Kegiatan pawai Obor Nusantara ini digelar mulai 5 Juni lalu. Sesuai jadwal, kegiatan ini masuk di wilayah Banten melalui Pelabuhan Merak Cilegon pada (26/8) lalu. Banten merupakan provinsi ke-11 yang dilintasi.

Pawai Obor Nusantara yang akan tiba di Provinsi Banten ini berasal dari wilayah Indonesia bagian barat, yang dimulai dari Sabang.

Kegiatan Pawai Obor Nusantara ini mengelilingi 33 provinsi dan 207 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang dibagi dua wilayah. Di wilayah bagian barat dimulai dari Sabang dan wilayah bagian timur dimulai dari Merauke. Keduanya akan bertemu di Monas Jakarta sebagai pusat monumen obor.

Ketua Panitia Daerah Obor Nusantara Provinsi Banten Andika Hazrumi mengatakan, kegiatan pawai Obor Nusantara ini digelar dalam rangka memperingati 100 tahun kebangkitan nasional.

Pawai Obor Nusantara ini bertujuan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta menghidupkan kembali nilai kearifan budaya nasional, membangkitkan spirit kebangsaan, dan menyadarkan anak bangsa untuk bangkit mewujudkan cita-cita proklamasi. (dai)

sumber: radar banten

OBOR NUSANTARA

Obor Nusantara Tiba di Lebak

2008-10-18T01:35:00.000-07:00

RANGKASBITUNG – Obor nusantara yang sudah bergerak mengelilingi Indonesia sejak 4 Juni lalu, tiba di Lebak, Jumat (29/8), dan diterima langsung seluruh jajaran pemuda dan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Rencananya, setelah disemayamkan selama satu malam, Obor Nusantara akan bergerak menuju arah Tangerang, Sabtu (30/8) ini.

Kedatangan Obor Nusantara sekitar pukul 09.00 WIB di perbatasan Lebak dan Kabupaten Pandeglang di kawasan Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung. Selanjutnya, obor dibawa menuju kota Rangkasbitung menggunakan kendaraan yang telah disiapkan. Sekitar satu kilometer menjelang Gedung Pendopo Kabupaten Lebak, obor diiring dengan berjalan kaki oleh aktivis karangtaruna, taruna siaga bencana, dan elemen pemuda yang lain.

Sekira pukul 10.15 WIB, dua buah obor nusantara diserahterimakan dari petugas pembawa obor kepada Penjabat Bupati Lebak untuk menginap satu malam. Setelah menerima obor, Penjabat Bupati membacakan pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah disiapkan panitia dalam rangka hari 100 tahun kebangkitan nasional.

Usai membacakan pesan Presiden, Penjabat Bupati Lebak Hidayat Djohari menegaskan bahwa semangat patriotisme dan nasionalisme mesti tertanam kuat pada generasi muda. Sebab, dua hal tersebut belakangan mulai memudar sehingga mengancam kelangsungan bangsa Indonesia yang telah berhasil dirumuskan para pejuang dalam bingkat negara kesatuan.

Mari kita pupuk semangat nasionalisme dan patriotis. Pembawa obor ini adalah generasi muda yang bakal menjadi pemimpin negeri. Pada jiwa dan raga mereka mesti tertanam kuat semangat nasionalisme dan patriotis itu, ungkapnya.

Upacara penerimaan Obor Nusantara ini juga disaksikan Kapolres Lebak AKBP Indra Gautama, Dandim Lebak Letkol Ridwan, Sekda Ruswan Effendi dan para kepala dinas di lingkungan Setda Lebak. Selain itu, ratusan siswa SD, SMP dan SMA mengiring perjalanan Obor Nusantara hingga menuju Pendopo Kabupaten. (asa)

sumber: radar banten

OBOR NUSANTARA

Kirab Obor Nusantara tiba di Banten

2008-10-18T01:31:00.000-07:00

MERAK - Obor Merah yang dibawa para peserta Kirab Nusantara tiba di Pelabuhan Merak sekitar pukul 14.30 WIB, Selasa (26/8).

Tim pembawa Obor Merah ini berangkat dari Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan telah melewati sejumlah kabupaten/kota di Sumatera.

Tim ini beranggotakan 85 orang, yang terdiri dari 40 orang pembawa obor serta 45 orang pendamping yang berasal dari pelajar dan sejumlah pejabat Pemprov Lampung.

Dari Pelabuhan Merak, obor ini diserahkan oleh Kadispora Provinsi Lampung Hermansyah kepada Gubernur Banten Rt. Atut Chosiyah di halaman Kantor ASDP Merak. Rencananya, obor ini akan berada di Kota Cilegon selama satu hari, untuk selanjutnya menuju Serang, Rabu (27/8).

Ketua Obor Nusantara Provinsi Banten Andika Hazrumy mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional yang digelar Yayasan Obor Nusantara. “Kegiatan ini dilaksanakan sesuai Keppres No.5/ 2003 tentang Penyelenggaraan Hari Kebangkitan Nasional,” katanya.

Andika menjelaskan, Kirab Obor ini terdiri dalam dua kegiatan, yakni obor merah dan obor putih yang diberangkatkan pada 26 Agustus 2008 dari dua wilayah berbeda. Obor merah diberangkatkan dari NAD menyisir wilayah barat dari Indonesia, sedangkan obor putih diberangkatkan dari Merauke dengan menyisir wilayah timur Indonesia. “Kedua obor ini nantinya bertemu di Jakarta pada 1 September mendatang,” ujarnya.

sumber: www.banten.us

OBOR NUSANTARA

Obor Nusantara Masuki Merak

2008-10-18T01:25:00.000-07:00

Dalam rangka memperingati 100 tahun hari kebangkitan bangsa Indonesia, sejumlah perwakilan Karang Taruna se-Indonesia melakukan Kirab Obor Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kirab Obor Nusantara itu dimulai dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Setelah menempuh perjalanan selama tiga bulan dengan melampaui kabupaten dan kota di Pulau Sumatera, Selasa (26/8) kemarin, Kirab Obor Nusantara tiba di Pelabuhan Merak sebagai penerimaan obor untuk Pulau Jawa. Penerimaan tersebut, diwakili oleh Gubernur Banten, Hj Ratu Atut Chosiyah, karena tiba di wilayah Banten.

Diketahui, dalam iring-iringan kirab pembawa obor Nusantara tersebut, terdapat sosok lelaki gagah mewakili Banten yang ikut menjadi peserta kirab. Dia adalah Andika Hazrumy sebagai anggota Karang Taruna Adhiya Karya Mahata Yodha (AKMY) Provinsi Banten.

Andika merupakan salah satu yang bisa dibanggakan, karena ia berhasil membawa obor Nusantara ke Banten atau Pulau Jawa setelah berhasil menempuh perjalanan tiga bulan di Pulau Sumatera. Rencananya, ia akan terus berupaya mengikuti kirab hingga kemampuan maksimalnya.

Sebelum Kirab Obor Nusantara itu sampai ke DKI Jakarta pada tanggal 31 Agustus nanti, wilayah kabupaten dan kota di Banten juga akan dilalui. Diawali di Kota Cilegon pada tanggal 26 Agustus, lalu dilanjutkan ke Kabupaten Serang 27 Agustus, Pandeglang 28 Agustus, Lebak 29 Agustus, Kabupaten Tangerang 30 Agustus dan Kota Tangerang 31 Agustus kemudian langsung berlanjut ke DKI Jakarta.

“Di masing-masing kabupaten dan kota di Banten, tim panitia pelaksana akan menggelar bakti sosial seperti khitanan massal, pemberdayaan LPM dan lainnya,” kata Andika saat melaporkan kegiatan dalam upacara yang digelar langsung di halaman PT ASDP Merak setelah beberapa waktu tiba dari Lampung.

Dalam upacara, Gubernur Banten sempat membacakan Deklarasi Kirab Obor Nusantara di Hari peringatan 100 tahun Kebangkitan Bangsa Indonesia yang ditandatangani langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Gubernur Banten, Hj Ratu Atut Chosiyah berpesan, masyarakat dan para generasi penerus bangsa tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga titik darah penghabisan. “NKRI sudah menjadi harga mati, di mana kita harus lebih kuat untuk mempertahankannya. Saya mendoakan kirab ini dapat menumbuhkan rasa nasionalisme rakyat Indonesia,” tegasnya.

Usai melakukan upacara, secara resmi Atut melepas kembali pasukan Kirab Obor Nusatara. Menurut rencana, Kirab Obor Nusantara akan singgah di rumah dinas Walikota Cilegon, Tb H Aat Safa'at. Setelah itu, akan dilanjutkan ke Kabupaten Serang.

Sumber: khomsurizal.blogspot.com

OBOR NUSANTARA

Kirab Obor Nusantara Tiba di Merak

2008-10-18T00:04:00.000-07:00

MERAK - Obor Merah yang dibawa para peserta Kirab Nusantara tiba di Pelabuhan Merak sekira pukul 14.30 WIB, Selasa (26/8). Tim pembawa Obor Merah ini berangkat dari Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan telah melewati sejumlah kabupaten/kota di Sumatera.

Tim ini beranggotakan 85 orang, yang terdiri dari 40 orang pembawa obor serta 45 orang pendamping yang berasal dari pelajar dan sejumlah pejabat Pemprov Lampung.

Dari Pelabuhan Merak, obor ini diserahkan oleh Kadispora Provinsi Lampung Hermansyah kepada Gubernur Banten Rt. Atut Chosiyah di halaman Kantor ASDP Merak. Rencananya, obor ini akan berada di Kota Cilegon selama satu hari, untuk selanjutnya menuju Serang, Rabu (27/8).

Ketua Obor Nusantara Provinsi Banten Andika Hazrumy mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional yang digelar Yayasan Obor Nusantara. “Kegiatan ini dilaksanakan sesuai Keppres No.5/ 2003 tentang Penyelenggaraan Hari Kebangkitan Nasional,” katanya.

Andika menjelaskan, Kirab Obor ini terdiri dalam dua kegiatan, yakni obor merah dan obor putih yang diberangkatkan pada 26 Agustus 2008 dari dua wilayah berbeda. Obor merah diberangkatkan dari NAD menyisir wilayah barat dari Indonesia, sedangkan obor putih diberangkatkan dari Merauke dengan menyisir wilayah timur Indonesia. “Kedua obor ini nantinya bertemu di Jakarta pada 1 September mendatang,” ujarnya.

sumber: www.penghubung.banten.go.id

OBOR NUSANTARA

Orientasi Perjuangan Mahasiswa Harus Berubah

2008-10-11T23:46:00.000-07:00

Serang – Soeroyo, Presiden Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten Minggu (5/5) menyatakan, berkurangnya simpati masyarakat terhadap gerakan mahasiswa saat ini diduga karena apa yang diperjuangkan mereka tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

Dijelaskanya. rasa simpati mahasiswa kepada masyarakat dalam menyikapi kondisi kehidupan sosial dan politik bangsa masih sering dilakukan melalui aksi demonstrasi turun ke jalan, sayangnya perjuangan itu kini mulai mendapat sikap apatis warga.

Dikatakanya, sekarang ini masyarakat membutuhkan aksi yang langsung dapat dirasakan, tidak peduli lagi apakah itu merupakan bagian dari proses atau tidak.

“Misalnya masyarakat mempertanyakan kenapa mahasiswa tidak berhasil menekan pemerintah saat menaikan harga BBM yang mereka teriakan dijalan-jalan akan menyengsarakan rakyat? Atau saat Mahasiswa mengadakan aksi tersebut, tetap saja kenaikan harga kebutuhan pokok tidak dapat dibendung,” ujarnya.

Menurutnya, sikap apatis tersebut muncul mungkin juga karena para mantan aktivis mahasiswa yang kemudian duduk di lembaga pemerintahan sekarang ini tidak bersikap lantang seperti waktu menjadi mahasiswa. Sehingga ada anggapan idealisme mahasiswa sekarang pada akhirnya akan berubah seperti pendahulunya ketika masuk kedalam sistem pemerintahan.

Mahasiswa Agronomi Faperta Untirta ini berharap, orientasi perjuangan Mahasiswa harus berubah untuk terjun langsung ke masyarakat mulai dari yang terkecil dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Di BEM Untirta misalnya, saat ini akan melaksanakan Program Desa Kemitraan dimana Mahasiswa disiapkan untuk terjun langsung sebagai relawan masuk Desa, mengadakan kemitraan serta teknis-teknis menyelesaikan masalah.

“Orientasi Perjuangan Mahasiswa harus berubah. Masyarakat sekarang butuh hal yang nyata, pasti dan tidak butuh konsep. Lakukan dari yang terkecil apa yang bisa dilakukan, pemerintahan terkecil adalah Desa, mari kita mulai dari Desa. Banyak pelatihan menjadi tidak efektif karena tidak ada follow upnya. Saat ini masyarakat tidak butuh ikan, tapi butuh pancing. Hidup Mahasiswa, bersatulah Mahasiswa, bergeraklah Mahasiswa menuju bangsa sejahtera yang kita cinta,” tegasnya.

Oleh : Wira Pratama

Penahanan 2 Terdakwa Korupsi PIR Ditangguhkan Karena Surat Sakit RSUD Serang

2008-10-11T23:42:00.000-07:00

Serang- Maenong, ketua majelis hakim mengatakan, Aman Sukarso dan Ahmad Rivai, dua terdakwa korupsi pembangunan jalan lingkar Pasar Induk Rau (PIR) ditangguhkan penahannya, karena ada keterangan bahwa terdakwa sedang sakit dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serang. Selain itu, mereka dijamin juga oleh keluarga terdakwa, KONI Serang, Korpri Serang dan TTKKDH. Ini sudah sesuai dengan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hal itu dikatakan Maenong saat memimpin sidang perkara korupsi PIR di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Senin (3/6) dan didampingi R.Sabarudiin Ilyas serta Toto Ridarto. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah M Hidayat dan Sukoco.

Aman Sukarso mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Serang dan Ahmad Rivai, mantan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Serang didampingi lima pengacaranya, Efran Juni, Gusti Endra, Anwar Supena, Dzulfikar dan Ahmad Rivai. “Terdakwa tidak ditahan, berdasarkan pasal 31 KUHAP tentang penangguhan penahanan,“ kata Maenong.

Selain sidang dihadiri keluarga dan teman terdakwa, nampak ratusan simpatisan dua terdakwa memenuhi gedung PN Serang. Sebagian besar berpakaian warna putih dan bawahan hitam dengan lambang TTKKDH. Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir (TTKKDH) adalah perkumpulan masyarakat yang bertujuan melestarikan seni bela diri.

Nampak pula dalam ruang sidang, Maman Rizal, tokoh TTKKDH, Mahmudi Ketua MUI Kota Serang serta Jajuli Mangkusubrata, tokoh masyarakat Banten. “Datang kesini untuk memberikan dukunagn saja,“ kata Maman Rizal.

Majelis hakim mengeluarkan keduanya dari status tahanan, setelah sebelumnya melalui kuasa hukum terdakwa mengajukan surat penanguhan penahanan. Dalam surat penanguhan penahanan tersebut sebagai penjamin adalah anak dan istri kedua terdakwa. “Selain itu dari KONI Kabupaten Serang, dan KORPRI Kabupaten juga ada, serta dari TTKKDH,“ ujar Maenong.

Namun dalam sidang tersebut yang paling jelas alasan hakim menjadikan kedua terdakwa bebas dari tahanan, karena keduanya dinyatakan sakit dan dibuktikan surat keterangan dari RSUD Serang. “Aman Sukarso sendiri harus dirawat di rumah sakit, karena menderita penyakit jantung dan metabolisme lemak,“ ucap Maenong.

Dalam Sidang hakim menjelaskan, jika perkara hukum kedua terdakwa selesai dan terdakwa dinyatakan bersalah dan diharuskan masuk penjara, namun keduanya menghindari penahanan atau kabur, maka anak – istri terdakwa sebagai penjamin, harus bertanggung jawab, dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar yanag kan ditentukan oleh ketua PN Serang. “Kalau kabur, maka anak-istri terdakwa harus bertangung jawab, membayar uang pengganti,“ kata Maenong.

Usai majelis hakim mengabulkan penangguhan penahanan terdakwa, dipimpin oleh Mahmudi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI ) Kota Serang, terdakwa, pengacara dan para pengunjung sidang memebaca doa bersama. Setelah itu terdakwa menghampiri majelis hakim, pengacara dan JPU, untuk mengucapakan rasa terima kasihnya, karena telah dikeluarkan dari tahanan, meski statusnya masih tetap menjadi terdakwa.

Menyikapi dikabulkannya penangguhan penahanan dua terdakwa korupsi PIR, Gusti Endra, salah satu pengacara terdakwa menjelaskan, dari awal sudah seharusnya kedua kliennya tidak ditahan. “Kan keduanya sakit, jadi tak mungkin melarikan diri atau menghilangkan barang bukti,“ ucap Gusti.

Sementara itu, dalam tanggapan eksepsi yang dibacakan JPU, dengan tegas menyatakan, apa yang dinyatakan oleh penasehat hukum terdakwa dalam eksepsinya semua itu tidak benar, dan tetap bersikukuh, bahwa dakwaanya tepat dan sesuai prosedur hukum. ”Kami tetap pada dakwaan kami, dan dakwaan kamipun sesuai dengan prosedur hukum,“ ujar JPU.

JPU menilai, penasehat hukum terdakwa dalam eksepsinya yang mengatakan bahwa dakwaan JPU menyesatkan, ragu-ragu dan tidak lengkap dan cermat itu semua sudah keluar dari rambu-ramu hukum. ”Penasehat hukm dlam eksepsinya, telah keluar dari rambu-rambu hukum, karena telah masuk dalam pokok materi perkara,“ ujar M Hidayat, JPU.

Dengan tegas pula, JPU menanggapi eksepsi penasehat hukum yang menyatakan bahwa perkara PIR adalah bukan perkara pidana, melainkan perkara perdata, JPU mengajak penasehat hukum terdakwa, untuk membuktikan pernyataannya didalam persidangan. Mari kita buktikan dalam persidangan, “ kata JPU menanggapi eksepsi yang dilakukan penasehat hukum terdakwa.

Sebelum ketua majelis hakim mengetukan palunya, ia memberitahukan kepada seisi ruang sidang, bahwa sidang kan dilanjutkan pekan depan, dengan agenda putusan Sela.

Kedua pejabat tersebut dijadikan terdakwa bermula dari kasus sekira pertengahan tahun 2004 silam. Saat itu, Provinsi Banten akan kedatangan Presiden Megawati Soekarnoputri (Presiden RI kala itu) untuk meresmikan gedung Pasar Induk Rau (PIR).

Untuk menunjang itu, beberapa ruas jalan pendukung menuju gedung PIR atau lingkar Rau, dibangun oleh PT Sinar Ciomas Raya Contractor (PT SCRC) dengan total biaya Rp 9,5 miliar, tanpa surat perintah kerja (SPK) maupun pelelangan. Pada tahun 2005, PT SCRC mengajukan penagihan atas biaya perbaikan jalan tersebut kepada

Pemkab Serang. Namun, Pemkab Serang menolak membayarkan dengan alasan tidak ada dananya. Di tahun yang sama, Pemkab Serang mendapatkan bantuan keuangan dari Pemprov Banten dan langsung membayarkannya kepada PT SCRC tanpa penganggaran terlebih dulu pada APBD Kabupaten Serang.

Kemudian Ahmad Rivai pada tahun 2004 lalu telah memerintahkan kepada Kepala Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk melakukan opname (pengukuran detail tentang bobot pengerjaan proyek), terhadap pembangunan jalan lingkar PIR dan drainase di PIR.

Hasil opname itulah yang kemudian dijadikan dasar oleh Ahmad Rivai untuk mencairkan dana pembayaran proyek dari APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2004-2005 dan APBD Perubahan TA 2005 sebesar Rp 5 miliar.

Sedangkan peranan Aman Sukarso adalah memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Serang untuk membayar senilai Rp 1 miliar kepada PT Sinar Ciomas Raya Contraktor (SCRC) sebagai pihak pelaksana proyek. Dana Rp 1 miliar itu diambil dari pos pemeliharaan jalan dan jembatan, (*)

Oleh : Lulu Jamaludin

KAMMI Tolak Kenaikan BBM Dan Privatisasi KS

2008-10-11T23:38:00.000-07:00

Serang – Ade Imat Ruhimat Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banten mengatakan, pihaknya menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga menolak rencana privatisasi PT Krakatau Steel (KS).

Hal itu diungkapkan Ade Imat disela-sela aksi unjuk rasa puluhan pengunjuk rasa yang menolak rencana pemerintah meanikkan harga BBM di perempatan Ciceri Serang, Rabu (14/4). ”Selain menolak kenaikan BBM, kami juga menolak rencana privatisasi PT Krakatau Steel (KS),“ kata Imat.

Menurut Imat, PT KS tidak butuh privatisasi melainkan hanya butuh pembersihan di jajaran manajemen dari mafia-mafia projek dan para koruptor. Dalam aksi tersebut, KAMMI Banten juga menyoroti bobroknya kinerja Pertamina sebagai BUMN pengelola minyak bumi. “Intinya kita ingin menyerukan kepada seluruh masyarakat Banten untuk melawan pemerintahan SBY – JK karena telah mencurangi rakyat,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM, berlangsung setiap hari di Serang. Beberapa organisasi mahasiswa di Serang bahkan mengaku akan berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan rekan-rekan mereka yang juga tengah memperjuangkan hal yang sama di depan istana merdeka.

Kemarin puluhan mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI Banten melakukan aksi unjuk rasa di perempatan Ciceri. Selain berorasi mereka juga menggelar aksi teatrikal. Dalam aksi yang dimulai pukul 10.00 itu, dua orang yang memerankan Presiden SBY dan Wakil Presiden Yusuf Kalla, masing-masing diikat lehernya dengan tali laiknya hewan peliharaan.

Kedua mahasiswa tersebut di jadikan bulan-bulanan cacian dan umpatan rekan-rekannya. Selain masing-masing dipasangi gambar SBY dan JK, kedua mahasiswa tersebut juga mengenakan stelan jas lengkap dengan dasinya. Keduanya juga dikalungi karton yang bertuliskan pernyataan permintaan maaf SBY – JK kepada rakyat atas telah memutuskan kenaikan harga BBM.

“Teman-teman lihat ini presiden dan wakil presiden kita yang ternyata tidak becus mengurus rakyatnya. Mereka sama saja seperti yang lain, bisanya Cuma janji,” teriak seorang mahasiswa yang berorasi dengan megaphone disambut riuh suara mencemooh dari rekan-rekannya.

Mahasiswa mengklaim pasangan SBY – JK telah gagal dalam mengemban amanat rakyat yang telah diberikan dalam pemilu 2004 lalu. Elit penguasa di pemerintahan dan Parpol dinilai telah menjauhi semangat nasionalisme yang telah dicontohkan para founding father Indonesia. Perilaku korup para pejabat di eksekutif, legislatif dan yudikatif, baik di pusat maupun di daerah yang semakin merajalela diatas merebaknya penderitaan rakyat, disebutkan mahasiswa sebagai indikasi telah hilangnya rasa kebangsaan dari jiwa para pemimpin ini. Mahasiswa juga menilai elit penguasa saat ini sebagai antek-antek dari kaum kapitalis dunia dan negara adi daya AS.

Ketua Umum KAMMI Banten Ade Imat Ruhimat mengatakan, selain menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM, KAMMI Banten juga menolak rencana privatisasi PT Krakatau Steel (KS).

Aksi dengan membuat formasi lingkaran di tengah-tengah perempatan Ciceri itu mendapatkan pengawalan ketat dari aparat Polres Serang. Akibat aksi tersebut, laju lalu-lintas di jalur utama Kota Serang itu sempat tersendat.

Terkait rencana ke Jakarta, Imat mengaku, puluhan anggota KAMMI Banten akan berangkat ke Jakarta tanggal 20 Mei mendatang. Rencana serupa juga diutarakan, Lulu, dari HAMAS atau Himpunan Mahasiswa Serang. “Dalam beberapa hari ini kita akan ke Jakarta,” ujarnya.

Di tempat berbeda, yakni di depan kantor Gubernur Banten, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan Banten juga menggelar unjuk rasa terkait rencana pemerintah menaikan harga BBM itu.

Menurut mereka, rencana pemerintah menaikan harga BBM tersebut sebagai cerminan dari ketidakberdayaan pemerintah SBY – JK dalam mengurus negeri ini. Seperti pada aksi-aksi mereka biasanya, Gema Pembebasan Banten, kali ini juga meminta pemerintah mengganti sistem pemerintahan dengan syariat Islam. “Cuma satu. Kembalilah kepada syariat islam. Kita ini negeri dengan penduduk islam terbanyak. Niscaya semuanya akan membaik,” kata Wahyu, koordinator aksi. (*)

Oleh : Lulu Jamaludin

Investment in Banten

2008-04-26T21:33:00.000-07:00

Generally, economic was stimulated by consumption and investment. Consumption will put on production sector to create output. Increasing consumption will increase output more higher. In the other side, invesmtent has economic multiplier bigger than consumption.

The number of foreign (PMA) and domestic (PMDN) investment project that was be approved by government in 2004 increased. The number of PMA project in 2004 was 71 projects and 85 projects in 2005. Mean while, the number of PMDN project was 11 projects in 2004, and in 2005 is 17 projects. The value of PMA approves incressing project. In 2004, the value of approved was US $ 262.82 million where as in 2005 about US $ 805.68 million.

The value of PMDN approved project was Rp 1,12 quintillion in 2004 become Rp 1,23 billion in 2005. Issues of terrorist, political and security condition not affected investment fascinating. Invesment promotion by Banten government sould be ineffective when the global situation of Indonesia is not condusive. By BKPMD data in 2005, the highest value of investment planning is South of Corean (US $ 47.60 million), then Belgium (US $ 6.5 million), Chinese (US $ 5 million) and Malaysia (US $ 1.7 million).

More than half, investment planning was planted in chemical and pharmacy industrial (US $ 1.65 million), basic metal (US $ 51.98 million), and shell and shoe Industrial (US $ 36.78 million) Based on PMA investment planning, investor not interest yet in agricultural sector. By agricultural development then ap of North and South Banten could be narrowed.

The whole of PMDN investment planning was definated for industry sector, such as: Basic chemical, food,metal until printing. Once again, investor not interest yet in agricultural sector. Banten government needs a special effort to pull of investor in agricultural investment capital.

Consumer Price Index

Consumer Price Index (IHK) is inflation indicator in Indonesia based on result of Life Cost Survey (SBH) year 2002 at 43 cities and cover 249–500 comodities. IHK covered 7 expenditures group, that is Foods; Prepared Foods,Beverages &Tobacco; Housing; Clotihing; Health; Education,Recreation and Sport. Yearly percentage of IHK differentation was calculated by point to point method.

Price and Price Index

In 2005, price of basic neeeds goods and services at Serang /Cilegon city tends to incline. That condition was provided by IHK in 2005 about 136.79. So, inflation rate in 2005 about 16.11 percent is higher than inflation rate in 2004, about 6.40 percent.

Increasing of IHK in 2005 is not just caused by economic factor like demand and supply, but any other factor like government prodence increased fuel price, tariff of telephone call, electrical tariff and traqnsportation tariff. And the other side, social polotics and security condition affected production and distribution of goods and services.

Inflation rate in 2005 was caused by increasing of index of transportation and communication group about 51.26 percent than foods about 16.25 percent, housing about 13.25 percent, prepared foods, beverages & tobacco 9.03 percent, education, recreation and sport 8.43 percent, clothing about 5.38 percent, and health 3.14 percent.

Meanwhile, monthly average in 2005 is more than 0.5 percent. The highest inflation was on October about 6.88 percent and than inflation on March 2.65 percent, November 1.67 percent etc. Deflation rate was on February about -0.17 percent

Technical Notes

Gross Domestic Regional Product described the ability of a region in creating output (value added) at a certain time. To compile those, three approaches has been used, i.e. “production approach “, “expenditure approach”and income approach. All of them, presenting the composition of value added according to economic sectors, source of income and expenditure component.

The first approach is to explain output produced by various kind of economic activity, which value added generated by economic sectors; the second approach is to explain the final uses of the value added that had been created by all economics sectors; the third approach is to explain the value added that become the source of income, which derived from the aggregate of wage/salary, benefit, decrease and net indirect taxes.

GDRP and its aggregations are presented in two forms, at current market prices and constant market prices. In presenting current market prices, all aggregates are valued at current market prices. While, base year constant market prices are shown by valuing all aggregates at fixed base year prices. (Year of 2000 has been used as the base year now)

Economic growth derives from GDRP at constant market prices, by decreasing the value GDRP year of n with the value GDRP year of n-1 and divided with the value GDRP year of n-1 than multiplied with 100 percent. Growth rate of GDRP shows/explain incom /production progress of certain year to the previous year Per capita GDRP is one of macro economic indicators that use to measure the level of citizens productivity in a region at certain time/year. Per capita GDRP is GDRP at current market prices divided by mid-year population of a region at certain year.

Gross Domestic Regional Product (GDRP)

The ammount of services and goods that produced by economic perpetrators in Banten expressed by its GDRP value. In the year 2005, GDRP Banten went arround 84.62 billion rupiah. The value increased about 14.80 percent than thet previous year. Based on 2000 constant price, "cake" of Banten economics reached about 58.11 billion rupiah or increased 5.88 percent of previous year.

The improvement of Banten economics, mostly caused by the increasing of production at most of all existing economic sectors, specially pre-eminent sectors like industrial sector, commerce, banking and agriculture.

Economic Growth by Sector

For the last five year, economics of Banten Province had growed enough exciting. Growth of economics expected to give positive influence, especially in creating new work fields and degrading poorness number. By successively, growth of Banten economics from year 2001 to 2005 are, 3.95 percent, 4.11 percent, 5.07 percent, 5.63 percent and 5.88 percent.

The increasing of Banten economics growth in year 2005 especially caused by some of economic sectors grows higher than previous year. Such like agriculture sector which grow from 2,07 percent in 2004 become 2,66 percent in 2005; manufacturing industry sector from 4.39 percent become 4.42 percent; electricity, gas and water supply from 5.99 percent become 6.22 percent; trade, hotel and restaurant, from 6.25 percent become 8.84 percent; And so it was with services sector which grow from 6.10 percent in 2004 become 6.46 percent in 2005.

Growth of electricity, gas and water supply sector raced by the increasing of production to fulfill requirement of industrial and society. The great number of housing and other construction that happened in Banten in year 2005 pushed growth of construction sector. The situation of national security which is very condusif could invite investor and made glorious export-importactivity. Those things believed had pushed growth in trade and industrial manufacturing sector.

Growth of industrial sector especially pushed by growing of two industrial groups. They are fertilizer,chemical and rubber production industry and food, beverages and tobacco industry. Both of industries grow 25.50 percent and 0.82 percent than previous year. Meanwhile other industrial group having negative growth.

The biggest share to Banten economics growth contributed by manufacturing industry sector; trade, hotel and restaurant; and transportation and communication. Each the sector contribute 2,23 percent; 1,58 percent and 0,67 percent to totalizeing 5,88 percent of LPE. In other words, 76,43 percent of growth come from the third sectors above. Agricultural sector, which is the four-biggest sector in Banten Economics, only becoming the second smallest contributor in Banten economics growth after mining and quarrying sector

GDRP per Capita

The number of GDRP per Capita used to be the indicator of prosperity to a society, which macroly able to describe the wealthy level among the society. More higher, level of GDRP per Capita which accepting by resident, more wealthy the society. The opposite of that, degradation of GDRP perkapita at one particular area, depicting degradation of prosperity level of society.

GDRP per Capita Province of Banten in the year 2005 equal to 9.09 million rupiah. Compared to previous year, this GDRP Per Capita growth about 12.58 percent. Based on constant price 2000 GDRP per Capita Banten equal to 6.24 million rupiah, or grow about 3.83 percent compared to previous year GDRP per Capita unlike income per Capita. GDRP per Capita only depicting value added that formated in Banten divided with entire/all resident, without see wether the value added property belongs to resident of Banten or not. Meanwhile, income per Capita really describing the value added that formated by resident of Banten, both for residing in Banten and also outside Banten.

Source: Banten in figures 2005
Published by Statistics of Banten Province

Transportation in Banten

2008-04-26T21:20:00.000-07:00

Land Transportation

The total length of the province and national roads at Banten Province in 2004 reached 862.650 km. Of the total road length, 56.85 percent was under state responsibility and 43.15 percent was under provincial responsibility. All of the roads who are under state responsibility were asphalted, while the roads that are under provincial responsibility are 100 percent was asphalted.

All of the roads at Banten province and national, only 492,815 km (57.13 percent) are well condition, around 287.141 km (33.29 percent) are sufficient or moderate, 82.694 km (9.58 percent) are damage. The roads whose under state responsibility are II class (13.03 percent), III A class (7.45 percent), III B class (32.31 percent) and 4.06 percent not yet description. While the roads whose under provincial responsibility are III A class (8.03 percent), III B class (21.75 percent), and 13.37 percent not yet description.

Number of motor vehicle whose had been recorded in transportation agency are 1,044,275 units. That’s 38,225 units are passenger cars, 12,015 units are jeeps, 112,960 units are mini buses, 3,842 units are micro buses, 44,576 units are trucks, 38 unit are weight vehicle and 862,619 units are motorcycles. Motor vehicles are divided into two categories. Therewas 27,268 units are public category, and 172,335 units are non public (private) category, 844,634 unit are object.

Regional Police of Banten province was published 67,474 driver license. Driver license was renew are increase around 29,17 percent, and the new driver license are increase 237.42 percent. During 2005 there was 80,089 units of vehicle serial number are published. 2,177 units of vehicle serial number are change of regional responsibilities, 11,019 units of serial number was duplicated because lost, and 32,700 units of vehicle serial number are legitimated.

From 2004 until 2005, number of traffic accident was 340 cases. That accident showed the increasing trend: 2004 – 2005 increase 34.48 percent. Number of victims cause that accident are 203 (40,20 percent) was died, 186 (36.83 percent) are heavy wound, and 116 (22.97 percent) are small wound.

Amount of material impunity cause the traffic accident is Rp. 391,700,000,-. Cilegon /municipality is the larger of material impunity compare to another regency/municipality. There was 54.00 percent Cilegon /municipality, 18.38 percent Serang regency, 19.33 percent are Lebak regency and 8.29 percent Pandeglang regency.

Number of railways passengers at 21 station in Banten province are 3,959 238 passengers (decrease 1.69 percent). Rangkasbitung station is the crowded station (1,036,796 passengers or 26.19 percent) compare to the other station, while Parung Panjang station has 844,855 passengers (21.34 percent). The crowded passengers had been occurs in November 2005 (383,464 passengers).

In 2005 railways freight transportation of coals is 528,528 ton (increase 26.57 percent). Branch of Railways Company of Indonesia (P.T. Kereta Api Indonesia) at Serang station inform that’s in 2005 had embarked passengers around 115,785 persons, and get amount Rp 447,688,000,-. During 2005, the crowded passengers had been occurs in December, 2005 (9.37 percent).

While the highest income had been occurs in November, about 10.61 percent. In 2005 the number of railways freight transportation is 2,820 ton, and get amount Rp. 237,000,-. During that year the highest loaded had been occurs in January, 2005 (37.23 percent), and get amount 32.70 percent of the total amount 2005.

Air Transportation

In 2005 number of domestic aircraft did landing and take off have been increased compare to the previous year. The percentage of increasing of domestic aircraft landing is 6.76 percent, and percentage of increasing of domestic aircraft take off is 7.31 percent. Number of domestic passengers arrived and domestic passengers embarked also increased. There are domestic passenger arrived increase 9.39 percent, and domestic passengers embarked increase 11.24 percent.

Different as domestic aircraft, international aircraft also decreased. Number of international aircraft landing decreased 3,43 percent if it compare to previous year, and international aircraft take off decreased 2.88 percent. Number of international passengers arrived increase 4.91 percent, and international passengers embarked increased 7.24 percent.

In 2005 number of goods and domestic package post were increase 14.04 percent. Number of package post had been loaded was increased 212.87 percent, number of goods had been loaded was increased 139.72 percent. package post had been unloaded was decreased 69.70 percent and 43.40 percent for goods. Average of goods had been loading is 9,776,913 kg monthly, goods had been unloading is 4,971,316 kg monthly. Package post had been loading is 431,243 monthly, and unloading is 128,288 kg.

Goods and international package post had been loading decreased 2.99 percent if it compare to previous. International package post had been loading decreased 65.25 percent, and unloading increased 287.05 percent. Increasing of goods had been lading is 5.28 percent, and goods had been unloading decreased 11.22 percent.

Sea Transportation

Ferry transportation is the one of many activities of the port services. That service is giving by company of general port of Indonesia. General port by status divided into two categories. There are exploitation general port and unexploited general port.

In 2005 number of trips of ferry transportation at Banten decrease if it compare to previous year. Number of trips of speed boat is 6,235 trips, and 20,940 by regular ferry. Number of passengers of regular ferry had been decreased 49.74 percent, while number of passengers of speed boats was decrease 8.98 percent (from 361,099 passenger became 328,658 passengers).

In 2005 number of ships was lean at ports in Banten is 645 foreign ships, and 1,323 domestic ships. The goods was unloaded at ports in Banten is 962,608,796 ton, and the goods was loaded at ports in Banten is 734,445,316 ton.

Source: Banten in figures 2005
Published by Statistics of Banten Province

Manufacturing Industry in Banten

2008-04-26T20:57:00.000-07:00

Manufacturing industry sector can differenced become four namely as large industry, moderate industry, small industry and dwell industry. Variance basic from job employee spare. Large industry was industry that spare employee about 100 person or more, moderate industry that spare employee about 20 to 99 person, and small industry that spare between 5 to 19 person and dwell industry less than 5 person employee.

Data about large industry and moderate available at every year which collected complete census. To basic survey result in year 2003 and 2004, record consecutive 1,576 and 1,638 unit company with spare employee about 499,303 and 498,943 and endow outcome by value add about 34,85 billion rupiah and 40,82 billion rupiah Data show at year 2004 with amount incressing in year 2003 so endow outcome and more spare employee.

If shown in group of industry, from year 2003 to year 2004, company in Banten province really dominatted by rubber, stuff of rubber and stuff of bucket industry; Chemical, and stuff of chemical wrapping, and Food and drinking industry and machine; stuff of nugget, except machine and tool about 209; 176; 164 and 160 unit company.

While at spare employee, by Leather, stuff of leather and bed foot industry exceedings dominanted gain almost about 115,209 person or 23,09.% of total of labor force. Rubber, stuff of rubber and stuff of bucket industry are industry that give value add about 8,61 billion rupiahs At shown above analysis, Chemical, and stuff of chemical wrapping industry give large value add and output and input value too, but not large spare employee.

At year 2003 to year 2004, show by regency/ municipality evidently company that occur in Tangerang regency and municipality exceedings dominant to constribute in amount, spare employee and value add industry. Amount company that in Tangerang regency and Tangerang municipality almost gain half amount aggregate of industry in Banten province about 614 and 748 unit company.

While at spare employee, company that in those Tangerang regency and municipality gain 214,779 and 186,778 person. that give large value add about 11.85 billion rupiahs dan 13.95 billion rupiah and followed company in Serang regency about sebesar 7.90 billion rupiahs and Cilegon municipality about 6.88 billion rupiahs. This means industry company in Serang regency are industry that large output and value add although relative small amount than Tangerang regency/ municipality

Trade

According to Merak and cigading part’s data in 2005 export’s valume reached 1,195,172.931 ton or decreased 14,55 percent compared to 2004 with in export’s volume reached Us $ 709,985,836 (decreased 13.06 %).

In 2005, import’s volume reached 8,043,715.487 ton. It decreased 21,14 % compare to the year of 2004, with an US $ 3,326,285,143 import’s volume (decreased 7.14 %) In 2005, our province had a deficit of income (US $ 2,616,299,307 or decreased 5.39% compare to 2004, US $2,765,371,073). This Deficit cased export Banten Province by another Port not include in Banten Port.

In 2005 export’s value of Banten Province by mounth, high value in March with an US $ 91,463,102 and low value in Augusty 2005 with an US $ 108,738. For import’s value of Banten Province in 2005, high value in December with an US $ 388,971,342 and low value in September with an US $ 127,098,065.

Source: Banten in figures 2005
Published by Statistics of Banten Province

Banten Food Crops and Agriculture

2008-04-26T20:33:00.000-07:00

Paddy and Palawija

Since Banten Province has been formed (2000), the production of paddy always increase, more over in 2004 the production significant increase 7.13 % compared to 2003 production. In 2004, the productivity of paddy provides 1,812,495 tons (dry unhusked paddy/DUP) or increase 120,572 tons compared to 2003 production. This increasing is influenced by increasing of harvested area (4.79 %) and productivity (2.22 %).

Among 6 commodities of secondary crops, only production of soybeans and mungbeans decrease 5.96% and 2.65% respectively, even the other increase. Among 4 commodities of secondary crops, soybeans as a one of superior commodity in Banten significant increase both the productivity and the production. The productivity of soybeans increases 1.36% and 41.79% in production. Increasing of soybeans production is affected by increasing of harvested area (39.89%). The central of soybeans production is in Pandeglang (95%). Regency of Pandeglang, Serang and Lebak has the biggest contribution of paddy productivity. It more than 80 % of production in Banten comes from those regencies.

Horticultures

We have effort to improve the data of horticultures such as vegetables, fruits, medicine crops and decoration plants. The data is more complete than before. The biggest productions of seasonal vegetable crops in 2004 are cucumber (50,838 tons), swamp cabbage (26,912 tons) and long beans (30,097 tons). Meanwhile, water melon (1.404 tons) is the biggest production of seasonal fruit crops.

The potential of annual vegetables and fruit crops in Banten are big enough. In 2004, durian as a popular fruit and expensive enough has stated production 19,604 tons. This crop can be easily found in Regency of Serang, Lebak and Pandeglang. Emping melinjo (fried chips made of Gnetum gnemon fruit), another popular commodity, has been produced 47,652 tons in 2004.

This commodity can absorb so many labor forces in rural area. The number of medicine crops were laos (1,63 tons), turmeric (1,25 tons) and mengkudu (1,10 tons). Among decorative plants orchid is the most popular. In 2004, with 28,23 hectare cultivated area that plant produced 1,46 stalk of orchid. Orchid can be easily found in Regency of Tangerang.

Estate Crops

The estate data is classified in 3 group as National Large Estate, Private Estate and smallholder estate. National Large Estates Company has managed several commodities such as rubber, coconut and oil palm in Banten with 8,796 hectare in wide total. In 2004, private estate companies stated the production of cocoa is 56,586 tons (in box), rubber is 320,114 tons (in sheet), and coconut is 25 tons (in copra).

The estate crops area managed by National Large Estates Company is 1,479.33 hectares. In that area 1,092.18 hectares are cultivated area with production is 1,303.24 tons. The important commodities of smallholder estate were coconut, oil palm and rubber. These commodities give more advantage of people mainly economic sector. In 2004 production of these commodities are 50,315 tons (copra) of coconut, 37,970 tons (fresh fruit) of palm oil and 7,323 tons (sheet) of rubber. In 2004 the smallholder estates has produced 8,799 tons (emping) of melinjo. That production comes from 5,669 hectares cultivated areas.

Forestry

The total area of production forest stated 42,538 hectares. About 65% or 27,845 hectares of that area is in Pandeglang. Meanwhile, the area of protection forest is 7,894 hectares. More over, the total area of national forest reached 80,190 hectares. That area spread in Pandeglang, Lebak and Serang. The kind of forest production can be recorded were teak wood and jungle wood. In 2004, production of teak wood reached 16,549 m3 with value more than Rp 27 billion. Production of jungle wood is 9,510 m3 or more than Rp 3.4 billion in value.

Livestocks

Livestock was one of animal protein food material, growth data was shown at table 5.4.1 to table 5. 4. 12. At those tables were shown as population, production and incoming/outgoing livestock of Banten province by kind of livestock and fowl. In 2004, buffalo has a lot of amount among large livestock in Banten.

In that year, population of buffalo is 204,457 and cattle are 12,420. Number of cattle was slaughtered both in slaughterhouse or not is 51,209. For fulfilling of cattle it has came in Banten 47,775 tail. There is no a big difference of small livestock population between sheep and goat. The population of sheep is 595,953 and goat is 652,977. In 2004, the two biggest populations of poultry are native poultry (10.2 million), layer (9.2 million) and broiler (6.6 million).

Fishery

In 2004, fishery production reached about 54.18 thousand tons where about 53.68 thousand tons (99.07%) comes from marine fishery. Meanwhile, production of fishery aquaculture is 76.32 thousand tons. About 12.43% or 9.42 thousand tons comes from brackish production. The number of marine fishery boat is 4,804 units consists of 3,134 units of out board motor boat, 1,122 units of in board motor boat and 141 units of small sailing boat. Jukung as simple and traditional boat still applied by Banten fisherman is about 407 units.

Source: Banten in figures 2005
Published by Statistics of Banten Province

Pilkada Kota Terancam Diundur

2008-04-24T23:52:00.000-07:00

TANGERANG KOTA - Kekisruhan yang terjadi pada lembaga KPUD Kota Tangerang membuat pelaksanaan pilkada Kota Tangerang ditunda. Hal ini tercermin dari sikap dua partai besar di Kota Tangerang, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD) yang pesimis, tahapan pilkada akan berjalan sesuai jadwal. Karena itu, petinggi PD Kota Tangerang menyarankan agar Pilkada Kota Tangerang diundur waktunya hingga 2010 atau sesudah Pilpres 2009.

Ketua Organisasi Kepemudaan Kaderisasi (OKK) DPC PD Kota Tangerang John Alfred Nikijuluw mengatakan, jika melihat suhu politik yang terjadi di tubuh KPUD Kota Tangerang dan KPUD Provinsi Banten lebih baik Pilkada Kota Tangerang diundur penyelenggaraannya. “Kami sangat khawatir kalau dipaksakan diselenggarakan Pilkada Kota Tangerang akan penuh dengan persoalan,” kata John, Kamis (10/4).

Menurutnya, belum adanya kepastian di lembaga penyelanggara Pilkada itu menjadi pertimbangan tersendiri, sehingga partainya mengusulkan Pilkada Kota diundur saja. “Sampai sekarang saja belum ada kepastian dan persiapan dari lembaga penyelenggara. Bahkan, yang ada anggota KPUD yang telah ada mau diganti semua. Okelah seandainya diganti, apakah waktu yang tinggal enam bulan ke depan dapat maksimal. Belum lagi kalau anggota KPUD yang lama melakukan perlawanan hukum, sudah pasti berantakan. Makanya daripada Pilkada Kota Tangerang penuh dengan persoalan lebih baik diundur saja, biar maksimal,” ujar Sekretaris Fraksi PD DPRD Kota Tangerang ini.

Di tempat terpisah, Ketua Bapilu DPD PKS Kota Tangerang Wawan Tavip Budiawan menyayangkan adanya pembentukan tim seleksi anggota KPUD Kota Tangerang. Seharusnya, tak perlu ada Timsel KPUD karena dengan surat edaran dari KPU Pusat saja sudah bisa menutupi kekosongan anggota KPUD Kota Tangerang. “Terus terang secara pribadi saya pesimistis dengan Pilkada Kota Tangerang. Kalau estimasi Pilkada paling lambat diselenggarakan Oktober, apalagi Agustus atau September, apakah penyelenggara Pilkada dengan waktu yang sempit, dapat melengkapi semua tahapan dengan sempurna,” kata Wawan.

Dijelaskan Wawan, dalam UU Nomor 22 Tahun 2007, Pasal 1 sampai 3, ada klausul yang menyebutkan jika anggota KPUD setempat sedang menghadapi Pilkada, maka dapat diperpanjang. (adr)

sumber: Harian RADAR BANTEN
edisi: 11 April 2008

Revisi RTRW Disosialisasikan, Reklamasi Pantura kembali disoal

2008-04-24T22:50:00.000-07:00

TANGERANG, TRIBUN- Lembaga Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik (Lanskap) menilai revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang kurang dikaji secara komprehensif.

Lanskap memandang perlu dilakukan kajian mendalam bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat sebelum revisi RTRW itu disusun kedalam Peraturan Bupati yang didalamnya mencakup Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

"Revisi RTRW ini jangan sampai bertentangan dengan peraturan atau undang-undang diatasnya. Seharusnya, lembaga legislatif dan eksekutif juga harus mensosialisasikan revisi RTRW tersebut" kata Koordinator Lanskap, Gatot Yan dalam acara Bedah Perda Reklamasi dan Tata Ruang di sekretariat Himpunan Mahasiswa Tangerang (Himata) Jumat (18/4).

Lanskap mengungkapkan perubahan RTRW yang meliputi pembentukan kota baru Pantura dan rklamasi harus berpatokan pada aturan-aturan yang berlaku. Selain berkoordinasi dengan konsultan, Pemerintah juga diminta selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang berwenang menangani masalah ini ditingkat pusat.

"Harus diakui secara objektif aspek positif reklamasi untuk percepatan pembangunan Kabupaten Tangerang kedepan memang tidak sedikit, terlebih dengan munculnya regulasi Perda Kota Baru Pantura. Tertatanya kawasan pantai, tersedianya ruang bisnis dan permukiman baru, lapangan kerja yang semarak, ataupun meningkatnya arus investasi yang akan tercipta tentu tidak mudah diperoleh saat ini. Namun seyogyanya, masyarakat perlu diajak dan diberi tahu sebelumnya untuk merumuskan Perda perubahan RTRW itu, agar dikemudian hari tidak menemui kendala" kata Gatot Yan.

Saat ini, pemerintah daerah tinggal menyusun RDTR dalam bentuk perbup setelah revisi RTRW itu disahkan pada akhir maret 2008 lalu dan menunggu verifikasi pemerintah Provinsi Banten.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Endang Sudjana mengatakan revisi RTRW dalam pembuatannya telah sesuai dengan UU nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang Nasional yang mencakup kebijakan secara makro.

"Keberadaan pembangunan PLTU di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri contohnya, itu sudah sesuai dengan perpres nomor 171 tahun 2005 tentang pembangunan PLTU untuk kebutuhan listrik Tangerang dan Jakarta" kata Endang Sudjana.

Dalam kebijakan makro RTRW itu juga Kn dilakukannya reklamasi pantai Pantura yang akan menyambung dengan pantai Bojonegoro serta pembangunan tandon air di Kecamatan pakuhaji dan Kecamatan panongan sebagai upaya penanggulangan banjir serta peningkatan intensifikasi pertanian secara terpadu disetiap wilayah yang memiliki potensi di sektor pertanian.

Sedangkan untuk kebijakan secara mikro, dalam revisi RTRW ini disebutkan adanya pergeseran revitalisasi wilayah pada kecamatan Kosambi dan Teluknaga yang sebelumnya sebagai kawasan pergudangan, pertanian dan industri kini bergeser sebagai kawasan perkotaan, perumahan dan pelabuhan.

"Saya juga menghimbau kepada pihak legislatif maupun eksekutif untuk mensosialisasikan perda RTRW kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tangerang" kata Endang Sudjana.

sumber: Harian Tangerang Tribun
edisi: 19 April 2008

Reklamasi Dadap

Fasilitas MCK Warga di Tangerang Minim

2008-04-19T07:57:00.000-07:00

TANGERANG -- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang mengungkapkan, 70 persen dari dua juta penduduk di wilayah ini belum mempunyai fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK). Minimnya fasilitas MCK itu sebagian besar terdapat di daerah pantai utara (pantura).

Semisal di Kecamatan Kresek, Kronjo, Pakuhaji, dan Mauk. Terbatasnya fasilitas MCK yang dimiliki warga disebabkan oleh kesadaran warga yang masih rendah. Masyarakat belum menganggap penting keberadaan MCK bagi kesehatan. Padahal, MCK sangat memengaruhi kondisi sanitasi di lingkungan masyarakat.

Fasilitas MCK yang minim dapat menyebabkan warga terserang berbagai macam penyakit, salah satunya adalah diare. ''Kita juga selalu mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,'' kata Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Kabupaten Tangerang, Yulia Iskandar, Selasa (25/3).

Mengatasi masalah itu, Dinkes menggulirkan program dana stimulan untuk mengajak warga membangun MCK. Stimulan diberikan Dinkes kepada masyarakat dalam bentuk pemberian dana untuk pembangunan MCK. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan fasilitas MCK ini.

Selain itu, Dinkes juga berupaya memprogramkan pembuatan batas atau dinding sumur yang ada di lingkungan masyarakat. Pasalnya, sebagian besar lubang sumur yang ada di lingkungan masyarakat sejajar dengan permukaan tanah, sehingga air kotor dari permukaan tanah bisa masuk ke sumur. ''Sumur harus memiliki cincin atau dinding pembatas.''

Yulia tidak menyebutkan berapa anggaran yang dibutuhkan dalam program stimulan ini. ''Program stimulan pada 2008 ini akan segera dimulai.'' Tahun lalu, Dinkes sudah membangun 60 unit MCK di permukiman warga.

Saat ini, setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Tangerang sudah dilengkapi dengan klinik sanitasi. Klinik tersebut diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya MCK dan meminimalisasi timbulnya penyakit akibat rendahnya sanitasi.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Arif Wahyudi, mengatakan, permasalahan kesehatan merupakan salah satu prioritas yang harus segera diatasi oleh Bupati Tangerang, Ismet Iskandar, yang baru saja dilantik. ''Pelayanan dan sarana kesehatan bagi masyarakat harus ditingkatkan.''

Selain itu, lanjut Arif, Pemkab juga perlu segera menangani masalah lain yang tidak kalah penting, yaitu persoalan pangan. ''Kebutuhan pangan bagi masyarakat harus terjamin,'' kata Arif. Dana yang dimiliki pemkab untuk menangani masalah kesehatan dan pangan harus diefektifkan.

sumber: Republika Online
edisi: 26 Maret 2008

SPSI Keluhkan Penurunan Upah

2008-04-19T07:54:00.000-07:00

TANGERANG -- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Tangerang menilai upah minimum kabupaten (UMK) Kabupaten Tangerang dinilai tidak layak. Sebab tidak sesuai dengan kebutuhan hidup yang ditanggung buruh.

Kebutuhan pokok buruh tidak bisa dipenuhi oleh UMK pada 2008 ini. ''Besaran UMK bukannya naik, namun turun setiap tahun,'' kata Ketua SPSI Kabupaten Tangerang, Sunardi, Jumat (15/2). Sunardi menyatakan hal itu menyusul protes buruh se-Kabupaten Tangerang atas Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten yang membatalkan besaran UMK 2008. ''Besaran upah minimum Kabupaten dan Kota Tangerang menjadi berbeda,'' kata Sunardi. Selisihnya mendekati angkat Rp 5.000, padahal sebelumnya hanya Rp 22.

Buruh menyesalkan kondisi itu karena harga kebutuhan hidup di Kabupaten dan Kota Tangerang relatif sama. ''Seharusnya tidak ada perbedaan upah mininum di Kabupaten dan Kota Tangerang.'' Dia mensinyalir adanya muatan politis di balik keputusan itu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Hasdanil menilai, tuntutan buruh itu tak berdasar. Menurutnya besaran UMK didapat melalui perhitungan yang cukup cermat. Saat ini, UMK di Kabupaten Tangerang Rp 953.850, lebih rendah Rp 5.000 dibanding upah minimum Kota Tangerang Rp 958 ribu lebih.

Selisih antara upah minimum kabupaten dan kota, kata Hasdanil, seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. ''Kebutuhan hidup di kabupaten dan kota berbeda, upah minimumnya pun berbeda pula,'' katanya beralasan. Besaran upah minimum kabupaten saat ini sudah dapat menjangkau harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tangerang.

Besaran upah minimum tidak semata dibuat oleh pemerintah. Penentuan besaran upah minimum melibatkan pula pelaku industri, serikat pekerja, dan akademisi. Salah satu aspek yang dijadikan penentu besaran upah minimum adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Besaran KHL di Kabupaten Tangerang saat ini Rp 958 ribu.

KHL didapat melalui survey intensif di beberapa pasar di Kabupaten Tangerang, di antaranya Pasar Balaraja, Curug, dan Ciputat. ''Artinya, masyarakat bisa hidup layak jika mendapat penghasilan Rp 958 ribu per bulan,'' kata Hasdanil. Di Kabupaten Tangerang terdapat 4.047 industri yang menyerap sekira 400 ribu tenaga kerja. Data di Disnaker, saat ini terdapat 79 ribu pencari kerja di sektor formal. Dari jumlah itu, hanya 15 ribu yang bisa disalurkan oleh Disnaker.

sumber: republika Online
edisi: 16 Februari 2008

Dewan Desak Bupati Tangani Kemiskinan

2008-04-19T07:51:00.000-07:00

TANGERANG -- DPRD Kabupaten Tangerang mendesak bupati dan wakil bupati untuk memprioritaskan penanganan kemiskinan. Pasalnya, dari tahun ke tahun, jumlah warga miskin di wilayah ini terus bertambah.

Hal tersebut disampaikan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tangerang dalam menyikapi hari pertama masa kerja bupati dan wakil bupati, Senin (24/3). Ismet Iskandar dan Rano Karno memulai tugasnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang setelah dilantik oleh Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, Sabtu (22/3) lalu.

''Angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang harus diturunkan,'' kata anggota Komisi B DPRD Kabupaten Tangerang, Jacky Harahap, kepada Republika, Senin (24/3).

Jacky menilai, kemiskinan sangat berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. ''Pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan melakukan pembenahan terhadap permasalahan kesehatan dan pangan,'' kata Jacky.

Dia mencontohkan, masih banyak masyarakat Kabupaten Tangerang yang belum mempunyai sarana mandi cuci kakus (MCK). ''Padahal, keberadaan MCK sangat penting bagi kesehatan,'' kata politisi Partai Demokrat ini. Bupati dan jajarannya, kata Jacky, harus mendata kondisi aktual masyarakat di lapangan.

Selain itu, keberadaan Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) perlu segera direvitalisasi oleh pemkab. ''Revitalisasi posyandu sebenarnya sudah tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tahun 2001.'' Dalam SK itu disebutkan, posyandu tidak lagi hanya menangani masalah kesehatan.

Posyandu dapat menangani permasalahan masyarakat lainnya, termasuk pendistribusian beras untuk warga miskin (raskin) maupun konversi minyak tanah ke gas. ''Posyandu merupakan ujung tombak dalam pelayanan terhadap masyarakat,'' kata Jacky. Kader-kader posyandu berasal dari masyarakat dan melayani masyarakat.

Dalam melakukan revitalisasi posyandu itu, kata Jacky, bupati dan wakilnya harus bekerja keras. Pasalnya, saat ini hanya ada 206 posyandu di Kabupaten Tangerang. Posyandu dibangun untuk melayani masyarakat di lingkup RW. Sedangkan, jumlah RW di Kabupaten Tangerang berjumlah 4.000.

Sebelum melakukan revitalisasi, bupati harus membangun dulu posyandu di setiap RW. Jacky tidak mengetahui besarnya anggaran untuk membangun posyandu tersebut. ''Pembangunan posyandu itu tergantung dari iktikad bupati.''

Terkait dengan masalah pangan, masyarakat Kabupaten Tangerang belum menerima jatah raskin 2008. Sedangkan, masyarakat di kota dan kabupaten lain sudah mulai menerima raskin. ''Bupati perlu mempercepat pendistribusian raskin,'' Jacky menegaskan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten, Arif Wahyudi, menambahkan, pembangunan sarana kesehatan bagi masyarakat harus ditingkatkan. Selain itu, program pelayanan kesehatan pun perlu dibenahi. Pembuatan surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis masih banyak kekurangan.

Dalam sidang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di gedung DPRD Kabupaten Tangerang, kemarin, anggota DPRD menyampaikan permasalahan terhambatnya distribusi 10.179 ton raskin untuk wilayah Kabupaten Tangerang. ''Bupati berjanji akan menindaklanjuti permasalahan tersebut,'' kata Arif.

Di Kabupaten Tangerang terdapat 254.445 rumah tangga miskin (RTM). Berdasarkan data Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkessos) Kabupaten Tangerang, jumlah RTM mengalami penambahan. Pada 2007, RTM di Kabupaten Tangerang berjumlah 159.726. Harga raskin bagi setiap RTM dipatok sebesar Rp 1.600 per kilogram.

sumber: Republika Online
edisi: 25 Maret 2008

3.045 Balita di Kabupaten Tangerang Alami Gizi Buruk

2008-04-19T07:47:00.000-07:00

TANGERANG -- Sebanyak 3.045 bayi di bawah umur lima tahun (balita) di Kabupaten Tangerang menderita gizi buruk. ”Jumlahnya 0,87 persen dari 350 ribu balita yang ada di Kabupaten Tangerang,” kata Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang, Reniati kepada Republika, Kamis (13/3).

Balita yang menderita gizi buruk disebabkan minimnya asupan makanan bergizi. Kondisi ini terjadi karena orang tua balita tersebut tak mampu membeli makanan bergizi.”Semuanya berawal dari kondisi ekonomi warga yang memprihatinkan,” kata Reni.

Reni menambahkan, jumlah balita penderita gizi buruk mengalami peningkatan di banding 2007 lalu. ”Ada penderita gizi buruk yang tersebar di Kabupaten Tangerang,” kata Reni. Peningkatan tersebut mencapai 0,20 persen. Dinkes terus berupaya untuk menurunkan jumlah penderita gizi buruk.

Di Kabupaten Tangerang juga terdapat balita yang menderita busung lapar (marasmus). ”Pada 2007, jumlah penderitanya sebanyak 40 balita,” kata Reniati. Meski demikian, lanjutnya, jumlah penderita busung lapar cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada 2006, jumlah penderitanya mencapai 50 balita.

Ada perbedaan mendasar antara gizi buruk dan busung lapar,” katanya. Busung lapar, lanjutnya, disebabkan oleh gizi buruk yang tidak ditangani dalam waktu lama. Penderita busung lapar tidak akan kembali ke kondisi normal. Kerusakan otak penderita busung lapar bersifat permanen.

Oleh karena itu Dinkes melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah pengidap gizi buruk, salah satunya dengan melakukan kampanye inisiasi menyusui dini (IMD) bagi ibu hamil, kemarin (13\3). Dinkes mengundang 120 orang yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Ketua PKK, dan perwakilan rumah sakit se-Kabupaten Tangerang untuk melakukan diskusi tentang gerakan IMD.

Mereka harus menyosialisikan IMD di wilayahnya masingmasing,” kata Reni. Bayi yang baru lahir harus langsung mendapat air susu ibu (ASI) pada satu jam pertama setelah lahir. Kemudian ASI eksklusif harus terus diberikan selama enam bulan.

Menurutnya kegiatan Dinkes itu tidak terkait dengan maraknya susu formula yang mengandung bakteri. ”Kami sudah merencanakan kegiatan ini jauh sebelum isu susu bakteri muncul di masyarakat,” kata Reniati.

Menurut Reniati, angka kematian bayi di Kabupaten Tangerang masih jauh di atas target nasional, yaitu sebanyak 20 per 1.000 kelahiran hidup.

Bagi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Arif Wahyudi, kasus gizi buruk yang menimpa 3.045 sudah sangat tinggi. Menyikapi hal itu pihaknya meminta agar Dinkes lebih proaktif dengan melakukan peninjauan lapangan. ”Jangan hanya dapat dari laporan puskesmas atau bawahan saja. Tapi dilihat apa yang terjadi di lapangan,” tegas Arif.

sumber: Republika Online
edisi: 14 Maret 2008

Depkumham Terburuk dalam Pelayanan Publik

2008-04-19T07:41:00.000-07:00

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil survei integritas sektor publik yang di antaranya menyatakan Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) sebagai lembaga terburuk dalam integritas publik.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Jasin, Jumat (28/3), mengatakan survei yang dilakukan di 30 departemen/instansi itu menggunakan skala 1 sampai 10 untuk mengukur integritas sektor publik. Penilaian dilakukan dengan menggabungkan pengalaman integritas, merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialami, serta refleksi terhadap faktor penyebab korupsi. Dalam skala 1 sampai 10, Depkumham memperoleh skor integritas 4,15. Skor itu adalah yang terendah dari 30 departemen/instansi yang rata-rata mendapat skor 5,53.

Data KPK menyebutkan keterpurukan Depkumham itu terjadi di tiga unit layanan, yaitu Kenotariatan (skor 4,13), Keimigrasian/Paspor (skor 4,21), dan Lembaga Pemasyarakatan (skor 4,33). Skor integritas Depkumham yang di bawah rata-rata 5,53 menandakan departemen dan unit layanan di lingkungan itu tinggi pengalaman korupsi dalam setiap tahap suatu layanan. Selain itu, skor tersebut menandakan masyarakat masih permisif terhadap perilaku korupsi.

Selain Depkumham, sepuluh departemen/instansi yang memiliki skor integritas rendah adalah Badan Pertanahan Nasional (4,16), Departemen Perhubungan (4,24), PT Pelabuhan Indonesia (4,76), dan Kepolisian Republik Indonesia (4,81). Kemudian, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (4,85), Departemen Agama (5,15), PT. Perusahaan Listrik Negara (5,16), Departemen Kesehatan (5,25), Mahkamah Agung (5,28), dan Departemen Kelautan dan Perikanan (5,41).

Sementara itu, tiga departemen/instansi yang tertinggi skor integritasnya adalah Badan Kepegawaian Negara (6,51), Departemen Dalam Negeri (6,25), dan PT Pertani (6,17). Survei integritas sektor publik yang digagas KPK itu melibatkan 60 unit layanan di 30 departemen/instansi tingkat pusat yang tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Selain itu, survei juga mengikutsertakan 3.611 responden yang merupakan pengguna langsung pelayanan publik.

Hasil survei menyebutkan petugas pelayanan publik masih berperilaku koruptif. Hal itu terlihat dari 31 persen responden yang merasa mengalami perbedaan prosedur layanan. Kemudian, 20 persen responden menyatakan petugas di unit layanan sudah terbiasa menerima tip, hadiah, atau imbalan lainnya.

Perilaku koruptif petugas itu diimbangi sikap permisif masyarakat. Sebanyak 75 persen hingga 100 persen pengguna layanan di 10 departemen/instansi menganggap pemberian hadiah merupakan hal yang wajar. Sementara itu, 20 persen pengguna layanan publik mengaku pernah menawarkan hadiah kepada petugas.

M Jasin mengatakan survei itu akan dilakukan secara rutin untuk memantau efektivitas pengendalian korupsi. KPK, katanya, akan terus memantau berbagai sektor pelayanan publik di sejumlah departemen/instansi. ''KPK akan memberikan rekomendasi-rekomendasi pencegahan korupsi, terutama kepada departemen dan instansi yang memiliki skor integritas sektor publik di bawah rata-rata,'' kata Jasin.

sumber : Republika Online
edisi: 29 Maret 2008

Korupsi Pendidikan Dilakukan Berjamaah dan Sistemik

2008-04-19T07:32:00.000-07:00

Pendidikan di Indonesia sangat mahal? wajar karena maraknya praktik korupsi pendidikan yang terjadi dilakukan secara berjamaah dan sistemik.

Penilaian ini diungkapkan Indonesia Corruption Watch (ICW), mengamati kasus-kasus korupsi pendidikan yang semakin lama semakin marak. ''Korupsi terjadi di semua tingkatan dari Depdiknas, dinas pendidikan, hingga sekolah,'' kata Ketua Divisi Monitoring Pelayanan Publik (MPP) ICW, Ade Irawan.

Ia mengatakan tindakan korupsi sistemik itu mulai dari penerapan strategi pembiayaan didasarkan pada proyek wajib belajar, karena model proyek tersebut memudahkan terjadinya korupsi. Jenis, jumlah dan pola korupsinya sangat tergantung pada tingkatan atau jenjang penyelenggara.

''Untuk menghilangkan korupsi di sektor pendidikan harus dilakukan, dengan cara mendorong partisipasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan,'' katanya.

Ia mengemukakan selama 2007, orang tua murid tingkat sekolah dasar, menanggung biaya pendidikan anaknya yang rata-rata sebesar Rp 4,7 juta. Dana sebesar Rp 4,7 juta tersebut, untuk biaya tidak langsung sebesar Rp 3,2 juta, seperti untuk biaya membeli buku, alat-alat tulis, serta les privat di luar. ''Padahal anggaran dana untuk BOS buku itu Rp 900 miliar, yang berarti setiap siswa mendapatkan Rp 254 ribu/tahun, tapi kenyataannya biaya yang dikeluarkan orang tua untuk sekolah terus meningkat,'' keluh Ade.

Kemudian, biaya pungutan sekolah sebesar Rp 1,5 juta, dan pungutan paling sering terjadi adalah, pembayaran lembar kerja siswa (LKS) dan buku paket yang kemudian diikuti uang infak, penerimaan siswa baru dan uang bangunan sekolah.

Pengeluaran terbesar dikeluarkan untuk pungutan kursus di sekolah Rp 311 ribu, kemudian diikuti oleh buku ajar, bangunan serta LKS dan buku paket masing-masing sebesar Rp 145 ribu, Rp 140 ribu dan Rp 123 ribu.

''Bahkan beberapa pungutan yang dilarang bagi SD yang menerima dana BOS, ternyata masih terjadi seperti uang ujian, uang ekstrakurikuler, uang kebersihan, uang daftar ulang dan uang perpisahan murid, guru dan kepala sekolah,'' katanya.

Ia mengatakan gejala beban biaya pendidikan yang ditanggung orang tua, semakin bertambah di tengah kenaikan anggaran untuk sektor pendidikan dan adanya dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Disebutkan, besaran biaya Rp 4,7 juta untuk pendidikan itu, merupakan hasil penelitian ICW pada orang tua murid di lima daerah, yakni DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Garut, Kota Padang dan Kota Banjarmasin. ''Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan wajib belajar jangan hanya didasarkan pada kepentingan proyek, karena bisa menimbulkan korupsi,'' katanya

sumber: Republika Online
edisi: 08 Februari 2008

ICW: Korupsi Terjadi Semua Level Penyelenggara Pendidikan

2008-04-19T07:28:00.000-07:00

Jambi- Korupsi bidang pendidikan di Indonesia hampir terjadi di semua level penyelenggaraan pendidikan dengan pola lama dan baru yang dilakukan unsur birokrasi dan sekolah.

Koordinator Indonesia Corruption Wacth (ICW), Teten Masduki mengatakan hal itu di Jambi, Selasa, pada Lokakarya jurnalistik dengan materi "Peliputan Masalah Pengembangan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Dr Soetomo Jakarta bekerjasama dengan UNESCO.

Ia menambahkan, sekecil apapun dana pendidikan itu selalu menjadi target korupsi akibat pengawasan yang tidak berjalan efektif.

Bahkan dalam beberapa laporan dugaan korupsi di sekolah, Badan Pengawasan Daerah (Banwasda) justru "melindungi" rezim korup Dinas Pendidikan.

Lalu tidak ada inisiatif reformasi birokrasi untuk mencegah korupsi pendidikan. Mekanisme penyaluran dana pendidikan seperti Biaya operasional sekolah (BOS) juga rawan dimanipulasi.

Sementara institusi baru seperti Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan juga tidak berjalan efektif, karena didominasi birokrasi pendidikan dan kepala sekolah yang akhirnya komite sekolah malah melegitimasi berbagai pungutan di sekolah.

Korupsi dibidang pendidikan berlapis mulai lapis pertama hingga ke empat. Aktor lapis pertama adalah guru, kedua kepala sekolah, komite sekolah, pengawas, dan dinas, ketiga Dinas Pendidikan, dan lapis keempat Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).

Berbagai macam pungutan di sekolah selama ini bukan rahasia umum lagi seperti kasus SD Negeri di Jakarta pada 2003 dengan memungut, biaya raport, biaya sampul raport, biaya foto raport, biaya buku, biaya foto copy, sewa buku pelajaran, biaya mutasi guru, dan biaya kawinan guru.
"Pokoknya macam-macam pungutan di sekolah yang bisa dijadikan uang," ujarnya.

Sarana penunjang kegiatan belajar dan mengajar di Indonesia juga amat buruk, serta kelayakan/kompetensi guru/kepala sekolah yang tidak jelas.

Dari berbagai persoalan itu bagaimana mungkin kualitas pendidikan Indonesia bisa maju, sebab semua dana pendidikan dikorupsi.

Untuk mewujudkan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN/APBD hingga kini tidak berjalan. Skema pada 2006 dibuat 12,01 persen tetapi kenyataan hanya 8,1 persen (Rp36 triliun).

Pemerintah daerah hingga kini juga belum mengalokasikan 20 persen dana APBD untuk pendidikan. Ironisnya jika untuk membiayai tunjangan DPRD (dalam kasus PP37/2006 yang kontroversial) itu malah cepat dikucurkan, kata Teten.

Karena itu media/wartawan amat berperan mendorong partisipasi publik dalam penyusunan APBN/APBD untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan yang ideal, serta memperkuat pilar tata kelola pendidikan seperti dewan pendidikan dan komite sekolah. antara/abi

sumber: Republika Online
edisi: 04 September 2007

Pemerintah Gagal Penuhi Hak Pendidikan

2008-04-19T07:26:00.000-07:00

JAKARTA: Pemerintah dinilai masih gagal dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara sesuai tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dan amanat dari esensi UUD 1945.

Pasalnya, saat ini warga negara kelas menengah ke bawah harus menanggung beban berat dalam menikmati pendidikan dasar dan menengah, dan semakin sulit untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi (perguruan tinggi).

Hal itu dikemukakan staf pengajar Universitas Indonesia Faisal Basri dalam sebuah diskusi ‘Dialog Akademisi untuk Kemajuan Bersama’ di Jakarta, Rabu (15/8). Hadir pula, Wakil Rektor Universitas Bunda Mulia Once Kurniawan sebagai pembicara.

Faisal mengatakan, kegagalan itu merupakan ujung pangkal dari kebijakan negara yang lebih memilih sistem pasar bebas dalam pemenuhan pendidikan tinggi. "Hasilnya, kini yang terjadi adalah sulit sekali anak petani untuk melanjutkan kuliah," ujar Faisal.

Hal ini jelas berbeda, lanjut Faisal, ketika sebelum memasuki abad ke-21, yakni tingginya harapan dan impian bagi anak-anak kelas menengah ke bawah untuk melanjutkan pendidikan tinggi, ataupun menikmati pendidikan dasar dan menengah tanpa beban berat.

Untuk itu, menurut Faisal, yang terpenting bukanlah memperbesar anggaran pendidikan yang saat ini sudah mencapai 11,8 persen, tetapi seberapa besar komitmen pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, menjalankan amanat UUD 1945, yakni setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

"Yang terjadi saat ini sebaliknya. Justru ngotot untuk kenaikan anggaran pendidikan, sementara esensi amanat UUD 1945 tidak dijalankan. Padahal, dari anggaran yang ada, dua per tiganya hanya habis untuk kegiatan birokrasi, bukan untuk pemenuhan pendidikan bagi warga negara," jelas Faisal.

Faisal menambahkan hal ini bukan berarti pemerintah harus menggratiskan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Yang harus diupayakan adalah memperluas akses kepada warga negara dari berbagi lapisan, untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Sementara itu, Once Kurniawan menambahkan kegagalan pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara itu juga diikuti oleh model pendidikan sebagian besar institusi pendidikan yang menempatkan peserta didik bukan sebagai subyek, melainkan sebagai obyek.

Dalam hal ini, lanjut Once, misalnya para guru dan dosen lebih menginstruksikan kepada peserta didik untuk banyak menghafal, ketimbang memberikan materi pelajaran yang merangsang peserta didik untuk menyelesaikan masalah.

"Akibatnya, banyak peserta didik, yang setelah lulus dari satuan pendidikan, tidak berhasil menjadi sumber daya manusia yang produktif dan kreatif, dan tidak menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar," ujar Once. (Dik/OL-06)

sumber: Media Indonesia Online
edisi: 15 Agustus 2007

Sebanyak 2.377 Ruangan Sekolah Dasar Rusak

2008-04-19T07:11:00.000-07:00

TANGERANG -- Ribuan ruang kelas sekolah dasar (SD) di Kabupaten Tangerang rusak dan sehingga berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM). Kerusakan itu umumnya menyangkut konstruksi bangunan, kualitas bahan bangunan, dan pondasi.

''Ruang kelas yang mengalami kerusakan sebanyak 2.377 buah,'' ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Tangerang, Ahmad Suwandi, Jumat (22/2).

Dari 2.377 ruang kelas yang mengalami kerusakan, rinci Ahmad, sebanyak 1.291 ruang kelas mengalami rusak ringan dan 1.086 rusak berat. Sedangkan, total ruang kelas SD yang ada di Kabupaten Tangerang sebanyak 7.346 buah. ''Ruang kelas tersebut tersebar di 962 SD Negeri.''

Pada 2008, pihaknya akan memperbaiki 543 ruang kelas. Sisanya akan diperbaiki pada tahun anggaran 2009. Untuk perbaikan ruang kelas itu, Dinas P dan K telah mendapat alokasi dana sebesar Rp 18,184 miliar dari APBD Kabupaten Tangerang.

Ahmad menjelaskan, kerusakan sekolah sebagian besar terjadi di jenjang SD. Namun, ada pula beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang rusak. ''Ada enam SMP yang perlu diperbaiki.'' Dana untuk perbaikan sekolah juga ada yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Menghadapi permasalahan itu, Dinas P dan K segera melakukan pengecekan ulang ke semua bangunan sekolah yang ada di Kabupaten Tangerang. Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Bangunan.

Bangunan ruang kelas yang rusak diharapkan dapat rampung diperbaiki pada 2009 nanti. Namun, Ahmad pesimistis mengenai rencana tersebut. Selama 2008 ini tercatat terdapat beberapa sekolah di Kabupaten Tangerang yang mengalami kerusakan. Pada awal Februari lalu, atap kanopi SMAN 1 Rajeg ambruk karena kayu penyangganya lapuk. Ironisnya, perbaikan sekolah tersebut baru berusia sekira tujuh bulan.

Pemkab Tangerang telah mendapat pinjaman dari Bank Jabar sebesar Rp 200 miliar. Sebanyak Rp 125 miliar dari jumlah tersebut dialokasikan untuk bidang pendidikan, salah satunya adalah pembangunan SMAN 1 Rajeg. ''Ada 42 proyek pembangunan sekolah yang dibiayai oleh Bank Jabar.''

Kerusakan sekolah juga terjadi SD Negeri Cempaka 3, Kecamatan Cisoka. Beberapa hari yang lalu, atap salah satu ruang kelas di sekolah ini nyaris runtuh karena kayu-kayu penyangga genting sudah lapuk. Hal itu mengundang kehadiran anggota Komisi B DPRD, R Dahyat Tunggara, ke sekolah tersebut. ''Kondisinya sangat membahayakan keselamatan siswa ketika belajar.''

Beruntung, Komite Sekolah dan orang tua siswa bereaksi positif melihat kerusakan itu. Mereka mengumpulkan dana secara swadaya, sehingga kerusakan ruang kelas dapat diperbaiki. Di sekolah ini ada tujuh ruang kelas yang kondisi atapnya sudah memprihatinkan.

sumber: Republika Online
edisi: 23 Februari 2008

Dinas Tata Ruang Akui Abaikan Perda

2008-04-16T20:06:00.000-07:00

TANGERANG - Penilaian kalangan DPRD Kabupaten Tangerang soal pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang yang menyalahi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ternyata benar. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tangerang Taufik Emil mengakui kalau pembangunan PLTU itu mengabaikan Perda RTRW.

Pengabaian Perda itu, menurut Taufik, sengaja dilakukan karena mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi, yakni Perpres Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT PLN Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. “Kami sengaja mengeluarkannya lebih dulu, untuk membantu proses perizinan PLTU yang berkapasitas 3X300 megawatt tersebut,” kata Taufik, Selasa (11/3).

Menurutnya, pemda lain yang wilayahnya juga mendapat proyek yang sama “berani” mengeluarkan izin penggunaan ruang (IPR) meski harus melanggar Perda setempat, seperti di Suralaya, Labuan, Rembang, dan Bojonegoro. “Coba saja Anda cek ke bupati di daerah itu, sama juga. Pasti mereka juga melakukan hal yang serupa dengan kita,” kilahnya.

Taufik menjelaskan, lokasi PLTU ini sebelumnya direncanakan berlokasi di Teluknaga. Namun, terpaksa digeser ke Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, karena pengelola Bandara Soekarno-Hatta, yakni PT Angkasa Pura II menolaknya. Sebab, berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan.

“Karena cerobong asapnya mencapai 150 meter, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pengelihatan serta mengganggu jalur penerbangan, dan kami dapat memakluminya,” katanya. Belajar dari proses perubahan lokasi itu, pihaknya mengakui relokasi PLTU tersebut bisa dimungkinkan, asalkan ada proses pengkajian yang dalam.

Di tempat terpisah, Koordinator LSM Lembaga Independen Pemantau Aparat Negara (Lipan) Banten Tatang Sago meminta agar proyek ini ditinjau kembali. Sebab, proses perizinannya syarat akan penyimpangan. “Jika awalnya sudah tidak benar, sudah pasti ke sananya akan merugikan masyarakat setempat. Sebab belum apa-apa saja mereka (Pemkab) sudah berani melanggar hukum yang dibuatnya sendiri,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah DPRD Kabupaten Tangerang Syahrifullah geram menyoroti persoalan proyek tersebut. Menurutnya, pihak legislatif tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan proyek PLTU senilai Rp 8 triliun itu. “Untuk apa ada Perda kalau yang melanggar mereka (pemerintah-red) juga. Kalau begini nggak perlu ada pemda dan aturan saja sekalian,” ujarnya.

Untuk itu, DPRD berencana seusai pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) akan memanggil pihak-pihak terkait. “Kita tidak akan tinggal diam begitu saja, semua pihak terkait akan kita panggil,” tandas anggota DPRD yang sejak semula gencar menuding proyek ini melanggar Perda RTRW.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemkab Tangerang Zaenal Arifien yang mengutip penjelasan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Pemkab Tangerang Didin Samsudin menilai, secara prinsip rencana pembangunan PLTU itu tak masalah. Sebab, saat ini Pemkab Tangerang tengah mengajukan usulan Raperda Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah. (adr/dai)

sumber: harian RADAR BANTEN
edisi: 12 Maret 2008

Reklamasi Dadap

Proyek PLTU Tangerang salahi Tata Ruang

2008-04-16T19:45:00.000-07:00

Jakarta, myRM News. Proyek pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) yang ada di Desa Lontar, Kec. Kemiri, Kab. Tangerang senilai Rp. 8 Trilyun dinilai bermasalah. pasalnya proyek tersebut dinilai melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini dibenarkan ketua komisi D DPRD Kab. Tangerang, Syarifullah.

Syarifullah mengungkapkan, Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) untuk pembangunan proyek tersebut sudah keluar tahun 2006 lalu. padahal RTRW-nya ketika itu masih dalam pembahasan. "mestinya, IPR dikeluarkan setelah pembahasan RTRW selesai. ini malah kebalikannya" kata Syarifullah, Selasa (4/3).

Politisi asal PKS ini menambahkan, berdasarkan RTRW sebelumnya, lokasi proyek tersebut merupakan lahan pengairan untuk pertanian, bahkan lahan itu milik Perhutani. Karena itu ia berencana menanyakan hal ini ke Pemkab Tangerang.

Wakil Ketua DPRD Kab. Tangerang, Arif Wahyudi menyayangkan sikap Pemkab yang terburu-buru mengeluarkan ijin proyek. Rencananya, DPRD berencana memanggil Bupati Ismet Iskandar untuk meminta penjelasan. "Hampir semua pejabat yang terkait dengan proyek ini telah kami mintai keterangan, yang belum tinggal Bupati" kata Arif.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) saat ini tengah membangun PLTU berkapasitas 3x300 megawatt di Desa Lontar, Kemiri, Tangerang. Pembangunan ini bertujuan untuk percepatan Diversifikasi Energi yang dilaksanakan di 3 Daerah yaitu PLTU Kemiri, Suralaya, dan Labuan.

Awalnya PLTU akan dibangun di Kec. Teluknaga, Tangerang. Namun berdasarkan hasil presentasi tanggal 17 Juli 2007 lalu, disepakati ada perubahan lokasi dan kapasitas terpasang untuk Kab. Tangerang. Sesuai rencana, lahan yang dipakai untuk proyek ini seluas 103 hektar, sedangkan dana yang dipakai dianmbil dari APBN senilai Rp. 8 Trilyun.

sumber: www.myrmnews.com
edisi: 05 Maret 2008

Reklamasi Dadap

Camat Sukadiri Ditahan

2008-04-16T19:43:00.000-07:00

TANGERANG - Kejaksaan Negeri Tangerang secara resmi menahan Camat Sukadiri, Kabupaten Tangerang LS, sebagai tersangka dalam dugaan penyelewengan raskin, Kamis (3/4) sore. Selain menahan Camat, Kejari Tangerang juga menahan empat tersangka lainnya yang diduga terlibat dalam kasus itu.

Keempat tersangka itu masing-masing berinisial Dg (mantan Kasi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) Kecamatan Sukadiri, BGS (Kasi Kesos Kecamatan Sukadiri), M (penadah raskin), dan A (penadah raskin). Selanjutnya para tersangka itu dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pemuda kelas II sambil menunggu pelimpahan kasus ke pengadilan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tangerang Agus Sutoto, mengatakan, para tersangka diduga telah melanggar Undang-Undang (UU) No 31 tahun 1999 pasal 2 dan 3 juncto pasal 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal selama 20 tahun. “Penahanan dilakukan karena kelima tersangka telah masuk dalam pasal 21 KUHP tentang penahahan,” kata Agus didampingi Kasi Pidsus Kejari Tangerang Rahmat Haryanto.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penahanan dilakukan agar perbuatan tersangka tidak terulang kembali, memengaruhi saksi, dan menghilangkan bukti. “Penahanan dilakukan sejak hari ini hingga Rabu (16/4),” kata Agus. Namun, jika masih diperlukan penahanan, maka waktu penahanan diperpanjang selama 20 hari.

LS tiba di Kejari pada pukul 10.00 WIB ditemani pengacaranya Deden Syukron. Dia menolak memberikan keterangan kepada wartawan. “Tanya saja sama pengacara saya,” kata LS sebelum memasuki ruang pemeriksaan Kejari. LS menggunakan kemeja batik berwarna merah dengan wajah pucat. “Kami memenuhi panggilan Kejari untuk kepentingan penyidikan,” kata Deden.

Status tersangka yang melekat pada LS ditandai oleh dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (SPP) oleh Kejari. LS ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (3/3) melalui Surat Perintah Penyidikan (SPP) nomor Print-01/0.611/Fd.1/03/2008 yang ditanda tangani Kepala Kejari, Agus Sutoto.

Tersangka telah menyelewengkan raskin selama enam bulan. Sedangkan, jatah raskin untuk Kecamatan Sukadiri sebanyak 32 ton per bulan. Kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan tersangka sebanyak Rp 700 juta. Tersangka tidak membagikan raskin kepada warga, melainkan menjualnya ke tersangka lain, M dan A.

ISTRI NGAMUK

Sementara itu, saat LS hendak dibawa oleh mobil tahanan, tiba-tiba suasana berubah gaduh. Saat itu datang seorang wanita bersama anaknya dan langsung berteriak histeris. Wanita yang disebut-sebut istri dari SL ini lantas mendorong tubuh Kasi Pidsus Rahmat Haryanto, hingga nyaris jatuh sambil berteriak memanggil LS.

Melihat kejadian itu, sejumlah petugas kejaksaan lantas membawa keluar wanita tersebut dari luar kejaksaan. Di luar kejaksaan, wanita yang tidak diketahui namanya itu melampiaskan kekesalannya pada sejumlah wartawan dengan mengumpat dan melemparkan tas yang dibawanya.

“Setan kalian semua. Bukan suami saya saja yang makan uang rakyat. Tuh jaksa juga ikut makan uang rakyat. Tapi kenapa suami saya yang ditahan,” cerocos wanita tersebut kepada wartawan. (afu)

Sumber: Harian RADAR BANTEN
Edisi: 04 April 2008

Pejabat Tak Tahu Masuk Tim Tanggulangi Kemiskinan

2008-04-16T19:41:00.000-07:00

TIGARAKSA – Meski dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 050/Kep.402-HUK/2007, namun sejumlah pejabat mengaku tidak mengetahui kalau dirinya masuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tangerang. Pengakuan ketidaktahuan itu terungkap ketika dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Kab Tangerang, Kamis (3/4).

Hadir dalam pertemuan ini adalah Asda III Dedi Sutardi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ahmad Suwandhi, Kepala Badan Diklat Dody Hermiyono, Kepala Kantor Depag Agus Salim, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Chris Martha. Dari kalangan dewan antara lain, Togu Pardamean Tobing (PDIP), Abdul Muin Basuni (PKB), Deki Saprudin (Golkar), Daka Udin (PPP), dan M Yusuf (PKS).

Kalangan Komisi B DPRD Kabupaten Tangerang ini terkejut mengetahui bahwa para pejabat tersebut tidak mengetahui bahwa dirinya masuk tim penanggulangan kemiskinan tersebut. “Dengan tidak tahunya mereka di tim, kami menengarai tim ini tidak bekerja,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tangerang Togu Pardamean Tobing, seusai pertemuan.

Alhasil, dengar pendapat yang digelar itu tak membuahkan hasil yang diharapkan kalangan komisi yang menangani kesejahteraan masyarakat tersebut. Sehingga, komisi ini pun berencana memanggil dua pejabat yang bertanggung jawab dengan masalah ini, yakni Sekda Nanang Komara dan Kepala Bapeda Benyamin Davnie.

Untuk diketahui, sesuai SK Bupati Tangerang tersebut, tim ini memiliki empat tugas, yakni merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan, melaksanakaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi perencanaan program penanggulangan masalah kemiskinan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penang-gulangannya. (dai)

Sumber: Harian RADAR BANTEN

Edisi: 05 April 2008

Tiga Pejabat Pemkab Tangerang Jadi Tersangka Korupsi

2008-04-16T19:36:00.000-07:00

Tangerang (ANTARA News) - Seorang kepala desa (kades) dan dua pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang ditetapkan jadi tersangka korupsi pengadaan lahan untuk sarana olahraga di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Sukadiri.

"Berdasarkan hasil penyelidikan sudah cukup bukti bagi ketiganya untuk ditetapkan sebagai tersangka korupsi," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tangerang, Rakhmat Haryanto, Selasa.

Haryanto mengatakan, ketiga tersangka tersebut antara lain Edi Masykur (Kades Jatiwaringin), Slamet Putranto (mantan Kabag Tata Usaha Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tangerang) dan Hendra Wijaya (mantan Kabid Bidang Pengadaan Tanah Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tangerang).

Ketiga tersangka yang merugikan keuangan negara tersebut membuat laporan palsu atas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2006 senilai Rp300 juta.

Haryanto menuturkan, Hendra Wijaya bersama dua tersangka lainnya membuat laporan pembelian lahan untuk sarana olahraga senilai Rp35.000 per meternya, padahal harganya hanya mencapai Rp5.000 per meter dengan luas lahan sekitar 9.000 meter persegi.

Setelah sepakat, Edi Masykur yang berbekal surat kuasa dari Siti Sultonah selaku pemilik lahan menjualnya dengan menetapkan harga sebesar Rp29.000/ meter kepada Pemkab Tangerang sehingga kades tersebut mendapatkan keuntungan hingga Rp6.500 dari setiap meternya.

Sedangkan dua pejabat Pemkab Dinas Tata Ruang dan Pertanahan mendapatkan keuntungan dari sisanya hasil penjualan lahan tanah antara pemilik dan pihak Pemkab Tangerang.

Saat ini, tersangka Edi Masykur akan menjalani sidang yang kedua kalinya sedangkan Hendra Wijaya dan Slamet Putranto segera menyusul sambil menunggu surat pemanggilan pertama sebagai tersangka sehingga keduanya belum menjalani penahanan.

Ketiga tersangka dijerat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman lima tahun penjara.

Sementara itu, Slamet Putranto mengaku belum mendapatkan informasi tentang dirinya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi APBD tersebut.

sumber: Antara
edisi: 08 April 2008

Data Pemilih Baru 70 Persen

2008-04-10T06:58:00.000-07:00

TANGERANG KOTA - Awal buruk persiapan Pilkada Kota Tangerang makin lengkap. Setelah kisruh di tubuh KPUD Kota Tangerang belum selesai, pendataan pemilih juga dinilai amburadul. Padahal, anggaran untuk pembuatan database Pilkada Kota Tangerang dan validasi verifikasi data penduduk mencapai angka Rp 3,4 miliar.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Wawan Tavip Budiawan mengatakan, jika melihat kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang dari bulan Juli 2007, pendataannya dapat dibilang amburadul.

“Saya yakin masih banyak warga yang belum terdaftar, termasuk 33 anggota DPRD Kota Tangerang,” kata Wawan, Selasa (4/3).

Ke-33, anggota DPRD Kota Tangerang yang belum terdaftar, di antaranya Ketua DPRD Kota Tangerang HM Krisna Gunata, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Bonnie Mufidjar, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Tangerang Wawan Tavip Budiawan, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tangerang Eddy Ham, Kepala Badan Kehormatan Dewan (BKD) Oman Djumansyah dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Tangerang Dedy Rustandi.

Dengan anggaran Rp 3,4 miliar (2007 dikucurkan dana Rp 2,3 miliar untuk database dan di tahun 2008, Rp 1,1 miliar untuk validasi dan verifikasi data), seharusnya kinerja Disdukcapil sudah optimal. “Kita sudah memberitahukan ke komisi terkait (Komisi A-red) dan Disdukcapil akan segera dipanggil,” ungkapnya.

Pria yang suka bicara blak-blakan ini mendesak Disdukcapil segera mengirimkan copy data dari hasil validasi ke tingkat RT agar jika ada warga yang belum terdaftar masih dapat diperbaiki. “Ini bukan kegiatan main-main. Ini menyangkut hajat besar Kota Tangerang,” tukasnya.

Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Ahcmad Kosasih mengakui pendataan pemilih baru mencapai 70 persen dari sekitar 1 juta warga Kota Tangerang yang mempunyai hak pilih. “Kami terus bekerja keras, karena batas terakhir warga Kota Tangerang yang akan terdaftar sebagai pemilih akhir Maret ini,” katanya. (adr)

Sumber: Harian RADAR BANTEN
Edisi: 05 Maret 2008

Tangerang Akan Kembali Reklamasi Pantai

2008-03-17T01:38:00.000-07:00

Diam-diam Pemerintah Kabupaten Tangerang tengah menyiapkan pembangunan kawasan wisata kota baru yang membentang di tiga kecamatan pesisir utara. Megaproyek ini menelan biaya sekitar Rp 20 triliun.

Bupati Tangerang Ismet Iskandar membenarkan rencana itu. Menurut dia, sudah ada pengembang yang siap bekerja sama dengan pemerintah. "Investornya sudah siap. Konsultannya berasal dari Belanda," kata Ismet di Teluk Naga, Sabtu lalu.

Pengurukan laut, kata Ismet, akan menggunakan teknik reklamasi dengan cara polder atau mengeringkan dasar laut melalui pembuatan tanggul dan sistem pengaturan drainase. Tempat wisata itu nantinya akan dilengkapi hotel, marina, pusat perniagaan modern, dan permukiman. Selain itu, proyek itu akan dijadikan satu paket dengan pembangunan pelabuhan ikan samudra di dekat Muara Cituis dan pelabuhan peti kemas di Kosambi.

Informasi yang diperoleh Tempo menyebutkan rencana pembangunan kawasan itu bergulir sejak 1995, yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Teluk Naga. Kawasan wisata terpadu Kapuknaga itu berdiri di atas lahan 8.000 hektare. Dari luas itu, 4.000 hektare berada di Kecamatan Kosambi, Teluk Naga, dan Pakuhaji. Empat ribu lainnya merupakan area hasil reklamasi pantai.

Menurut Ismet, rencana pembangunan itu murni berasal dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. Anehnya, Camat Teluk Naga Soma Atmaja saat ditanyai tentang rencana itu belum mengetahuinya. "Belum ada informasi yang sebenarnya," kata Soma.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga merencanakan membangun kawasan wisata pasir putih Dadap dengan mereklamasi pantai Dadap, Kecamatan Kosambi. Namun, hingga kini proyek itu terkatung-katung.

Terakhir, pemerintah kabupaten mencabut semua perizinan yang pernah dibuat Koperasi Pasir Putih sebagai pengembang. Pemerintah daerah saat ini sedang menunggu hasil revisi analisis mengenai dampak lingkungan yang sedang ditangani Kementerian Lingkungan Hidup.

Reklamasi Dadap

Perda itu Masih Belum Matang

2008-03-17T00:35:00.000-07:00

Aksi walk out anggota Fraksi PKS Kabupaten Tangerang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupalen Tangerang pengesahan Raperda Penyelenggaraan Reklamasi dan Kawasan Pengembangan Kota Baru, Kamis (7/6) lalu menjadi sorotan. Aksi ini kontan saja membelah legislatif, kendati mayoritas anggota dewan menyetujui disahkannya Rakerda itu menjadi Perda. Bagi mereka yang setuju, Perda itu akan menjadi payung hukum untuk melakukan pengembangan dan pembangunan kawasan di Tangerang bagian utara. Dengan begitu, alasan yang setuju, akan membuat percepatan pembangunan yang bermuara pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebenarnya FPKS bukan tidak setuju Raperda itu menjadi Perda. Fraksi Partai dakwah in hanya menginginkan penundaan dilakukan sampai ada kajian mendalam. "Apalagi wilayah pesisir Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai kawasan green belt (kawasan penyangga hijau) sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konsep konservasi pantai," ujar Muhammad Salbini, anggota FPKS.

Menurutnya, jalan walk out dari sidang Paripurna berarti tidak bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil mayoritas anggota dewan. "Jika disahkannya Perda ini dan menimbulkankan permasalahan dikemudian hari," paparnya.

Berikut ini wawancara reporter Tangerang Tribun Khomsurijal dengan Muhammad Salbini Lc. MA berkaitan dengan masalah tersebut.

TRIBUN: Bagaimana anda melihat Perda Penyelenggaraan Reklamasi dan Kawasan Pengembangan Kota Baru yang disahkan Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang?
SALBINI: Saya justru berfikir, mengapa harus buru-buru disahkan? Ada apa di balik itu? Padahal konsep reklamasi belum jelas. Seharusnya sebelum disahkan perda itu, perlu ada kajian mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk kementerian Lingkungan Hidup, Bakorsurtanal, akademisi juga masyarakat dan lainnya. Agar dikemudian hari Perda ini tidak berdampak buruk bagi kelangsungan kehidupan masyarakat. Namun menjadi manfaat untuk percepatan pembangunan di Pantura.

TRIBUN: Bukankah Perda ini justru menjadi landasan hukum untuk melakukan pembangunan pantura?
SALBINI: Landasan hukum dari proyek reklamasi Pantura sangat kontroversi. Perda yang disahkan itu masih sangat lemah, belum matang. Ada berbagai hukum yang masih mengganjal keberadaan produk hukum lain seperti UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konsep reklamasi pantai, yang salah satu isinya mengatakan kawasan pantura Kabupaten Tangerang sebagai kawasan green belt (kawasan penyangga hijau). Selain itu bertentangan juga dengan beberapa produk hukum lainnya seperti UU No. 24 tahun 1992 dan atau PP No. 47 tahun 1997 tentang RTRW Nasional, yang menyatakan kawasan Jabodetabekpunjur ditetapkan sebagai kawasan tertentu yang kewenangan kebijakan pengelolaan ada pada pemerintah pusat. Maka, jika ingin memberlakukan Perda itu harusnya juga memperhatikan hukum yang ada itu.

TRIBUN: Kapan Pantura dan masyarakat Tangerang maju, jika berkutat perdebatan masalah itu?
SALBINI: Justru kami sangat cinta Pantura, jangan sampai konsep pembangunan yang belum matang itu menimbulkan permasalahan baru. Seperti halnya. munculnya abrasi pantai dan rusaknya nurcy area, terumbu karang dan musnahnya ekosistem. Contohnya tak usah jauh-jauh, di DKI Jakarta akibat reklamasi kebanjiran dimana-mana.

TRIBUN: Maksudnya?
SALBINI: Sebelum ditetapkan perda itu, perlu juga mengkaji AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan), sejauhmana pelaksanaan reklamasi di Pantura Kabupaten Tangerang tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada. Kimpraswil dan Dinas Pariwisata, juga dilibatkan, untuk mengetahui lebih jauh dampak bagi mengembangan pariwisata di sana.

TRIBUN: Menurut informasi tim Pansus VII DPRD yang membidani lahirnya Raperda Penyelenggaraan Reklamasi dan kawasan Kota bant telah melakukan kajian? . .
SALBINI: Hearing itu masih bersifat terbatas. Kami harapkan diperluas tahapan pembuatan Perda itu ditempuh, sehingga tidak parsial yang bersifat terburu-buru. Ini menyangkut hajat orang banyak karenannya konsep yang belum matang ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

TRIBUN: Bagaimana sih konsep Reklamasi dalam Perda itu?
SALBINI: Konsep reklamasi belum jelas. Kurang lebih 8.000 Ha akan diurug untuk kepentingan reklamasi, padahal kalau ditinjau lebih dalam, perubahan laut menjadi daratan harus ada ijin Pusat Lingkungan Hidup. Pengurukan dan pembangunan Pantura tersebut akan mengandung bahaya kelestarian lingkungan hidup yang harus diperhitungkan secara mendalam. Siapa nanti yang bertanggung jawab untuk meyelamatkan kawasan lindung dan ekosistemnya.
Rencanannya, kawasan reklamasi itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat dan pengembangan kota baru.

TRIBUN: Itu artinya Fraksi PKS kontra pembangunan Pantura ?
SALBINI: Kami sangat mendambakan pembangunan dan pengembangan masyarakal Pantura yang selama ini tertinggal, I Love Pantura. Namun pengerjaannya harus matang. Hal ini harus dilakukan pemerintah dengan melibatkan semua unsur masyarakat, termasuk bagaimana masyarakat Pantura.

TRIBUN: Untuk apa lagi?
SALBINI: Daftar inventarisir permasalahan belum dilakukan untuk dibahas lebih lanjut. Sebaiknya diperoleh melalui hearing dan duduk bersama Bakorsutanal, KLH, penentu kebijakan terkait dan masyarakat.

TRIBUN: Lantas Fraksi anda walk out, apa motifnya?
SALBINI: Kalau sesuatu yang buruk terjadi sebagai akibat disahkannya Raperda itu, maka kita sudah menunjukkan upaya untuk menahannya. WO bukan hanya langkah politis, tetapi menyatakan ketidaksetujuan, sebelum mempertimbangkan berbagai aspek yang melingkupinya.

TRIBUN: Sampai kapan FPKS akan menolak Perda ini?
SALBINI: Terus dilakukan, tapi kami yakin pemberlakuan Perda ini.masih lama. Pasalnya, Perda ini akan mendapat sorotan masyarakat, Departemen Lingkungan Hidup, Pariwisata, Depdagri dan bahkan nantinya MK. Sedangkan, yang kami lakukan akan berkonsultasi lebih lanjut kepada pihak terkait. Kami akan konsisten menolak pengesahan Raperda sampai landasan-landasan yang memayunginya dipenuhi.(*)

sumber: www.pks-kabtangerang.or.id

Reklamasi Dadap

WH Cari Figur di Luar Politisi

2008-03-02T20:52:00.000-08:00

Harian: RADAR BANTEN
Edisi: Sabtu, 2 Februari 2008

TANGERANG KOTA-Selain kalangan politisi, Wahidin Halim dikabarkan juga menjaring pengusaha dan birokrat untuk mendampinginya dalam Pilkada Kota Tangerang nanti. Hal ini terungkap dalam survei yang diam-diam dilakukan oleh orang nomor satu di jajaran Pemkot Tangerang tersebut.

“Dari 20 nama yang di survei, memang ada terdapat nama-nama pengusaha dan birokrat, selain dari kalangan politisi,” ujar salah seorang sumber Radar Banten yang dikenal dekat dengan Wahidin Halim ini.

Lebih jauh nara sumber yang enggan disebutkan namanya menyatakan, bahwa selama ini memang yang lebih aktif melakukan pendekatan dengan Wahidin adalah dari kalangan politisi. Namun bukan bearti peluang politisi lebih besar ketimbang pengusaha dan birokrat.

Mengingat kredibilitas dan kapasitas beberapa pengusaha dan birokrat yang masuk dalam daftar survei tersebut, cukup memadai untuk mendampingi Wahidin. “Kalau tidak salah sudah ada lima partai yang datang ke Wahidin meminta agar beliau mengandeng kader yang disodorkan oleh masing-masing partai, namun sampai saat ini belum ada yang dijawab,” kata sumber tersebut.

Ketika dikonfirmasi terkait wacana ini, Wahidin menyatakan bahwa wacana semacam itu sah-sah saja berkembang. Namun sampai sejauh ini dirinya belum mengambil keputusan apa-apa. “Saya tegaskan kembali sampai sekarang saya belum bisa memutuskan, lihat saja nanti,” katanya.

Terkait survei yang dilakukan terhadap 20 orang yang digadang-gadang akan mendampinginya dalam Pilkada nanti? Wahidin lagi-lagi enggan menjelaskannya. “Kalau soal itu saya nggak bisa bicara sekarang, nanti sajalah,” katanya.

Diketahui sampai saat ini Wahidin belum menyatakan sikap secara tegas akan kembali mencalonkan diri pada Pilkada Kota Tangerang nanti. Namun walau begitu, sudah banyak partai yang menyatakan dukungannya terhadap Wahidin. Bahkan sudah ada partai yang menyiapkan kadernya untuk berdampingan dengan Wahidin.

Nama-nama tersebut di antaranya Bonnie Mufidjar dari PKS, Heri Rumawatine dari Demokrat, HM Sanny Machmud, Iskandar Zulkarnaen, Ahmad Marju Kodri dari PPP, Fauzan Manafi Albar dari PAN, dan Endang Zulkarnaen dari PPDK. (chn)

Tiga Partai Siapkan Lawan Wahidin

2008-03-02T20:48:00.000-08:00

Harian: RADAR BANTEN
Edisi: Sabtu, 2 Februari 2008

TANGERANG KOTA – Sedikitnya tiga partai berbasis massa Islam, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Bulan Bintang (PBB) tengah ancang-ancang mempersiapkan kader terbaiknya untuk diusung sebagai calon walikota Tangerang periode 2008-2013 mendatang.

Saat ini, penasihat Tim Tujuh DPD PAN Kota Tangerang Dedi Rustandi yang tengah dimunculkan untuk bertarung melawan incumbent Wahidin Halim yang sebelumnya telah diusung Partai Golkar dan Partai Demokrat, juga PKS. Ketua DPC PBR Kota Tangerang Syaiful Millah mengatakan, kesepakatan koalisi di tiga partai politik untuk mengusung Dedi Rustandi ini sudah mencapai delapan puluh persen.

“Kami masih mencari kekuatan koalisi besar, termasuk dengan Golkar, PKS maupun Demokrat. Namun jika kami tidak dikehendaki, kader terbaik dari tiga gabungan partai (PAN, PBR, dan PBB-red) yakni Dedi Rustandi akan kami majukan menjadi calon T-1 (calon walikota),” kata Syaiful kepada Radar Banten, Jumat (1/2).

Bahkan, tidak menutup kemungkinan calon T-2 (wakil walikota) akan diambil juga dari kader ketiga partai koalisi tersebut. “Kami telah mempersiapkan semua mesin partai dan ormas pendukung. Tak ada yang tidak mungkin dalam dunia ini. Jika semua kader dari ketiga parpol ini bekerja keras, kami yakin calon yang diusung mampu memberi kemenangan,” tukasnya.

Informasi yang berkembang, selain tengah mengerucutkan Dedi Rustandi sebagai calon T-1, ketiga partai tersebut juga akan menggodok calon T-2. Mulai dari nama Ketua DPC PBR Kota Tangerang Syaiful Millah, Ketua DPW PBB Banten Bueti Natsir sampai artis ibukota yang terlibat di ketiga partai tersebut masuk nominasi untuk digandengkan dengan Dedi Rustandi, yang pada Pilkada 2003 lalu gagal mencalonkan diri sebagai calon wakil walikota Tangerang. “Kita lihat saja nanti, yang pasti akan ada kekuatan besar dan berbagai kejutan dari PAN, PBR dan PBB,” tambah Syaiful. (adr)

Nasionalis Rapatkan Barisan di Kota

2008-03-02T20:42:00.000-08:00

Harian: RADAR BANTEN
Edisi: Selasa, 5 Februari 2005

TANGERANG – Meski tak secara eksplisit, namun pertemuan kaum nasionalis di GOR Kota Tangerang, Minggu (3/2) siang lalu, sangat bernuansa politis mengingat di Kota Tangerang akan digelar pemilihan walikota dan wakil walikota Tangerang.

Nuansa itu tertangkap dari sambutan yang disampaikan anggota Fraksi PDIP DPR Ribka Tjiptaning. Ia mengajak kaum nasionalis di Kota Tangerang untuk merapatkan barisan. Karena, Tjiptaning melihat kaum nasional menyebar di banyak partai. Tidak saja PDIP atau Partai Demokrat, tapi juga partai-partai lainnya.

Hadir dalam kesempatan itu, antara lain tokoh nasional di PDIP seperti Sabam Sirait. Hadir pula sejumlah politisi PDIP, antara lain Cecep Suropati, Malawati, dan Hasanudin Bije. Selain itu, tokoh pemuda nasional Kota Tangerang Toni Wismantoro, dan sejumlah kader Partai Demokrat, seperti Heri Rumawatine.

Kader nasionalis Kota Tangerang Heri Rumawatine sepakat dengan pesan yang disampaikan Tjiptaning. Secara tegas Heri menyatakan, jika ada kader nasional yang maju dalam Pilkada Kota Tangerang harus sepenuhnya didukung. “Jangan dilihat asal partai mereka. Kaum nasionalis harus bersatu,” ungkapnya.

Heri mencontohkan, jika ada kader nasionalis di PDIP yang maju dalam pencalonan Pilkada Kota Tangerang, kader Demokrat menjamin mendukungnya. “PDIP pun idealnya mendukung jika ada kader nasionalis di partai lain, termasuk di Partai Demokrat,” tandasnya. (dai)

Soal Atribut Bernada Provokatif, Pemantau Jangkar Pilkada Ancam Somasi

2008-02-24T08:20:00.000-08:00

Harian FAJAR BANTEN

Senin, 24 Desember 2007

TIGARAKSA (FB).- Kelompok pemantau berakreditasi KPUD, Jaringan Karang Taruna Pemantau Pilkada (Jangkar Pilkada) mengancam bakal melayangkan langkah hukum ddengan melakukan somasi terhadap pihak tertentu yang ditengarai bertindak merugikannya.

Tindakan dimaksud, seperti dilontarkan Direktur Jangkar Pilkada, Gatot Yan, berupa pemasangan spanduk-spanduk di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Tangerang yang mengatasnamakan lembaga pemantau yang dipimpinnya.

Beberapa waktu lalu sempat muncul ratusan spanduk yang ditulis mengatasnamakan Jangkar Pilkada dengan kalimat “Birokrat, Camat, Lurah Tidak Netral, Apa Kata Dunia?”. Selain diruas jalan protokol, spanduk dengan bunyi seperti itu dipasang di beberapa tempat di 36 kecamatan. Berdasarkan kesepakatan pada rapat koordinasi antara Panwaslu, Satpol PP, Dinas Kebersihan, BPKD dan Dishub, kain rentang tersebut masuk kategori yang ditertibkan lantaran tidak memiliki izin dan bernada provokatif.

Melalui telepon genggam nya, Minggu (23/12) kemarin, Gatot Yan, membeberkan, pihaknya menangkap isyarat akan muncul atribut bernada mirip spanduk sebelumnya yang mengatasnamakan lembaganya. “Kami mencium gelagat serupa, malah tak menutup kemungkinan spanduk-spanduk semacam itu sudah dicetak dan siap pasang” ungkapnya. Kata Gatot Yan, jika pihak dimaksud nekad memasng, maka Jangkar Pilkada bakal menempuh upaya hukum. “Saya akan somasi mereka” ancamnya.

Menurut dia, Jangkar Pilkada berkepentingan menjaga integritas selaku salah satu lembaga yang telah mendapat akreditasi KPUD Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan fungsi pemantauan terhadap setiap tahapan pilkada. Lembaganya, sambung Gatot, berkeinginan menegakkan komitmen dengan memberi perlakuan sama terhadap obyek pemantauan, apakah setiap pasangan calon berikut tim sukses masing-masing, lembaga penyelenggara pilkada atau panwaslu.

Menyoal keberadaan spanduk-spanduk bernada menyudutkan salah satu pihak yang dikait-kaitkan dengan lembaganya, Gatot Yan menyatakan, pihaknya siap menjelaskan semuanya. Malah, jika perlu Jangkar Pilkada menggelar jumpa pers di KPUD yang dihadiri personel KPUD, Kejaksaan, Kepolisian dan Panwas untuk menjelaskannya.

Guna mengantisipasi munculnya spanduk yang mengatasnamakan Jangkar Pilkada, dia mengimbau Panwaslu tingkat kecamatan untuk mengawasi serta melaporkan ke KPUD dan pihaknya. “Saya berharap kerjasama Panwaslu kabupaten dan kecamatan dengan kami menyangkut masalah ini” pungkasnya. (H-08)***

Pilkada Tangerang

Pilkada Tangerang, Ditemukan 45 DPT Bodong

2008-02-24T08:17:00.000-08:00

Harian LAMPU MERAH
Senin, 31 Desember 2007

LAMPU MERAH- Sedikitnya 45 DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang tersebar di beberapa Kabupaten Tangerang ternyata bermasalah. Banyak pemilih terancam tidk bisa menyalurkan hak suaranya pada saat pencoblosan nanti. Yang lebih mengkhawatirkan, PT bermasalah tersebut disinyalir bisa dimanfaatkan pasangan calon, baik pada saat pencoblosan maupun usai penetapan pemenang pilkada nanti.

“Besar kemungkinan DPT bermasalah tersebut bisa memicu konflik. Karena bisa dimanfaatkan salah satu pasangan. Pada saat pencoblosan misalnya, DPT tersebut bisa saja dimanfaatkan salah satu pasangan calon untuk mendongkrak perolehan suara dengan cara curang” ujar Gatot Yan. S, Direktur Jangkar (Jaringan Karang Taruna) kemarin.

Lebih jauh dikatakan Gatot, DPT bermasalah tersebut pun bisa menjadi alasan bagi pasangan calon yang kalah pada pilkada nanti. “Saya khawatir pada saat penetapan pemenang nanti, pasangan yang kalah dan tidak terima dengan hasilnya akan menggugat dan mencari-cari kesalahan yang mengakibatkan kekalahannya. Salah satunya adalah menggugat DPT bermasalah tersebut” urai Gatot.

Indikasi adanya pemanfaatan DPT untuk kepentingan tertentu, kata Gatot memang sudah terliha pada saat penetapan DPS beberapa waktu lalu yang selalu tertunda dari jadwal yang sudah ditetapkan. “Kelalaian memang pada PPK dan PPS yang tidak cekatan dalam menyelesaikan DPT. Dan mereka (PPK dan PPS) pada saat menempelkan DPT di setiap kelurahan pun saya anggap lamban apalagi untuk mendaftarkan warga yang belum tercatat” tegas Gatot.

Pencegahan sedini mungkin, kata Gatot menjadi jalan terbaik agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan DPT tersebut. Karena setelah DPT ditetapkan tidak ada lagi penambahan daftar pemilih, yang harus dilakukan adalah mengawasi wilayah-wilayah yang DPT nya bermasalah secara lebih waspada. Transparansi pada wilayah-wilayah yang DPT nya bermasalah harus dilakukan agar tidak ada kecurangan dikemudian hari.

Permasalahan DPT pun menjadi tugas KPUD untuk menyelamatkan lembaganya pada saat pertanggung jawaban nanti. “Ini menjadi tugas dari KPUD untuk menyelamatkan dirinya nanti. Karena DPT ini bisa mengundang konflik besar” tandas Gatot. (Zat)

Pilkada Tangerang

Privatisasi Pelayanan Publik

2008-02-24T08:08:00.000-08:00

KOMPAS, Senin, 29 September 2003

PELAYANAN publik di Indonesia sulit diakses rakyat miskin. Demikian salah satu kesimpulan Bank Dunia yang dilaporkan dalam World Development Report 2004 (Kompas, 23/9/2003). Kesimpulan ini bukan hal baru. Bukan saja sulit diakses kelompok miskin, tetapi juga menjadi salah satu penyebab ekonomi biaya tinggi (high cost economy) yang membebani kinerja ekonomi kita.

Meski bukan hal baru, tetapi tingkat kemendesakan (urgency) persoalan ini tidak kalah penting dengan persoalan-persoalan lain. Menghadapi Pemilu 2004, perekonomian kita berada dalam stagnasi yang berlarut-larut. Meski ekonomi makro sudah relatif stabil, dan restrukturisasi sektor finansial sudah menuju babak akhir, tetapi sektor riil masih belum mulai bekerja. Kondisi ekonomi mikro masih jauh dari situasi pulih. Dan, dalam konteks ini, kualitas pelayanan publik menyumbang persoalan yang tidak kecil.

Sejak krisis, kita sering menganggap, bagian tersulit dalam mengelola perekonomian adalah meredam gejolak nilai tukar. Tetapi begitu kurs mulai stabil, inflasi terkendali, perbankan mulai bisa bekerja kembali, masalah terbesar kita kini adalah memacu investasi dan perdagangan. Kita juga mengira, isu ekonomi politik (polical-economy) hanya relevan dalam hal ekonomi makro dan restrukturisasi sektor finansial. Padahal, sektor ekonomi mikro menyimpan jauh lebih banyak persoalan birokratisasi yang penanganannya jauh lebih kompleks.

Laporan Bank Dunia mengenai kualitas pelayanan publik, meski bukan hal baru, tetapi mengingatkan, tanpa reformasi birokrasi pemerintahan, perekonomian kita akan mati suri. Hidup segan mati tak mau.

Privatisasi

Menanggapi kegagalan birokrasi dalam memberi layanan publik yang memadai, kita tergoda menawarkan solusi privatisasi. Privatisasi telah dianggap obat mujarab yang bersifat generik. Manjur untuk menyembuhkan segala penyakit. Studi-studi Bank Dunia acap kali mampu menunjukkan pokok perkara dengan amat jelas. Tetapi dari pengalaman selama ini, solusi yang ditawarkan cenderung menyederhanakan masalah.

Jika diekstrapolasi dengan rentetan kebijakan yang telah direkomendasikan, mungkin saja Bank Dunia akan merekomendasi untuk memprivatisasi birokrasi di Indonesia. Logikanya sederhana karena birokrasi gagal menyediakan layanan publik, maka serahkan saja pada swasta untuk mengelola layanan publik.

Privatisasi sebagai model pengelolaan (mode of governance) sedang menjadi kecenderungan global, seiring gejala liberalisasi dan globalisasi. Data berikut bisa memberi ilustrasi. Sepanjang periode 1980–1993, sebanyak 2.735 BUMN di negara-negara sedang berkembang telah diprivatisasi. Privatisasi di satu sisi telah mengakibatkan penetrasi modal asing di sisi lain. Akibat kebijakan privatisasi yang ditempuh negara-negara sedang berkembang, keterlibatan modal asing meningkat tajam dari sembilan persen (1988) menjadi 44 persen di tahun 1993.

Data-data tentang privatisasi masih bisa dilanjutkan dengan data mengenai melonjaknya peran swasta. Akibat gelombang privatisasi, peran perusahaan swasta menguat secara signifikan. Menurut World Investment Report 1993 yang diterbitkan Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) ada 37.000 perusahaan transnasional yang memiliki 170.000 anak perusahaan di luar negeri. Sebagian besar (90 persen) dari perusahaan-perusahaan transnasional itu berkantor pusat di negara-negara maju.

Privatisasi, melonjaknya arus investasi asing serta menguatnya peran TNC adalah setali tiga uang. Tahun 1992 total modal investasi langsung luar negeri seluruh dunia sebanyak 2 triliun dollar AS. Perusahaan-perusahaan transnasional yang mengontrol modal bertanggung jawab atas penjualan sebesar 5,5 triliun dollar AS di seluruh dunia. Dan, 100 perusahaan transnasional terbesar di dunia menguasai sepertiga dari modal ini.

Dari sederetan data-data itu, mungkin agak sulit menemukan kaitan langsung dengan persoalan buruknya pelayanan publik di Indonesia. Memang tidak ada hubungan langsung. Hal yang ingin disampaikan, gagalnya birokrasi dalam menyediakan layanan publik tidak serta-merta harus diserahkan kepada pihak swasta. Tentu saja, kita amat tergoda dengan logika sederhana privatisasi yang tengah marak di seluruh sektor ekonomi.

Berikut adalah fenomena lain yang perlu dicatat. Sejumlah mata air di kawasan Puncak, yakni di Kecamatan Ciawi, Mega Mendung, Cisarua (Kabupaten Bogor), dan Cipanas (Kabupaten Cianjur) dikuasai para pemilik vila yang kebanyakan pejabat dan orang kaya dari Jakarta. Akibatnya, di musim kemarau ini penduduk setempat yang umumnya petani semakin sengsara karena tak lagi mendapat cukup pasokan air (Kompas, 22/8/2003).

Fakta itu adalah sisi lain dari privatisasi. Meski dalam besaran ekonomi makro privatisasi dinilai amat menguntungkan, tetapi secara mikro privatisasi bisa menjadi penyebab penderitaan rakyat. Sebetulnya soal mata air adalah urusan pemerintah daerah, tetapi karena gejala privatisasi sengaja dibiarkan, keuntungan hanya dimiliki para pengelola vila. Tampaknya gejala yang sama juga terjadi dalam skala makro. Privatisasi telah mengakibatkan penguasaan aset perdagangan global berada di segelintir perusahaan transnasional yang berkantor pusat di negara maju.

"Governance"

Berikut adalah asumsi-asumsi penting yang harus dipenuhi. Pertama, investasi dan perdagangan sebagai realisasi dari pemulihan ekonomi tidak akan pernah tercapai jika tidak ada dukungan birokrasi yang menyediakan layanan publik yang memadai. Kedua, pelayanan publik tidak bisa serta-merta diserahkan kepada swasta. Karena ternyata persoalannya bukan pada aktor ekonomi, entah birokrasi pemerintah atau swasta, tetapi pada tata cara pengelolaan (governance).

Dari sudut pandang teoretis, keputusan untuk memprivatisasi bisa didasarkan perhitungan biaya transaksi yang diakibatkannya (transaction cost theory). Pertama-tama teori ini meyakini, organisasi ada karena memiliki biaya transaksi yang lebih rendah ketimbang dibiarkan mengikuti mekanisme pasar. Jadi pada satu titik, birokratisasi dalam organisasi dianggap lebih efisien. Tetapi jika organisasi sudah terlalu besar, dan biaya transaksi yang ditimbulkan sudah terlalu besar, sebaiknya diserahkan kembali kepada mekanisme pasar. Dalam organisasi korporasi, mekanisme ini dikenal dengan sebutan outsourching (menyerahkan divisi pekerjaan kepada pihak lain).

Dalam kaitannya dengan birokrasi pemerintahan di Indonesia, dari sudut pandang biaya transaksi, kemungkinan besar solusi paling rasional adalah menyerahkan banyak divisi pelayanan publik kepada pihak swasta. Kita lebih sering diuntungkan dengan bantuan agen untuk pengurusan SIM, KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan sebagainya. Hadirnya agen swasta dalam pelayanan publik merugikan dua pihak, penerimaan negara dan biaya tinggi bagi konsumen. Jadi karena rendahnya kualitas pelayanan publik, biaya transaksinya menjadi berlipat-lipat.

Akan tetapi, bukan berarti mekanisme pasar dengan sendirinya akan menekan biaya transaksi. Contoh paling sederhana adalah "skandal" Richard Grasso Chief Executive Officer (CEO) dari the New York Stock Exchange (NYSE) yang menerima gaji pokok 1,4 juta dollar AS. Pasar bisa amat semena-mena mengalokasikan sumber daya. Tidak hanya mengenai penjualan sumber air di kawasan Puncak, Bogor, namun juga skandal penggajian di sentral penjualan bursa dunia yang tidak menunjukkan rasa keadilan sama sekali.

Jadi, entah mekanisme pasar entah birokrasi pemerintahan, semuanya membutuhkan tata kelola yang baik (good governance). Dan jangan lupa, good governance adalah kunci yang sedang kita butuhkan untuk pemulihan ekonomi mikro yang tengah mengalami stagnasi yang berlarut-larut.

A Prasetyantoko Pengajar Kebijakan Bisnis di Unika Atma Jaya; Research Analyst pada The Center for Financial Policy Studies (CFPS), Jakarta

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE

2008-02-24T08:02:00.000-08:00

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi

Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4. Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.